198 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Tasikmalaya Selama Tahun 2025, PPA: Semakin Mengkhawatirkan

TASIKMALAYA, - Kasus pengeroyokan gadis 16 tahun asal Tasikmalaya, Jawa Barat, oleh 4 teman perempuannya sendiri membuka tabir permasalahan serius kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tasikmalaya mencatat sebanyak 198 kasus telah terjadi kepada anak dan perempuan di wilayahnya sepanjang tahun 2025. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 164 kasus  dalam setahun. Dan hal ini membuktikan bahwa saat ini korban sudah mulai bersuara dan melaporkan hal yang dialaminya. "Kasusnya naik, sekarang sudah 198 kasus. Ini menunjukkan korban kini mulai berani bersuara," jelas Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya, Epi Mulyana kepada wartawan di kantornya, Rabu . Baca juga: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Jakarta Tembus 1.995, Pemprov Ungkap PenyebabnyaPengeroyokan dan perundungan gadis remaja 16 tahun asal Kota Tasikmalaya membuat kondisi rawan kekerasan perempuan dan anak di wilayahnya semakin mengkhawatirkan. PPA pun merespon cepat kasus tersebut bekerjasama dengan Lurah dan pengurus RW setempat mendatangi rumah korban pada Senin 8 Desember 2025.Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi korban sekaligus memberikan pendampingan awal.Dari ratusan laporan yang masuk ke UPTD PPA, kasus asusila masih mendominasi.Disusul Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kasus persetubuhan anak, hingga sengketa hak asuh."Ironisnya, pelaku kekerasan kerap berasal dari lingkungan terdekat korban," ujar dia. Ditambahkan Epi, penanganan ratusan kasus berat saat ini dilakukan dengan sumber daya manusia yang sangat minim.Baca juga: Menteri PPPA Sebut Kerusuhan yang Libatkan Anak dan Kekerasan Perempuan, 90 Persen Dipicu MedsosBahkan praktis ditangani oleh satu orang tanpa dukungan tim memadai.Selain itu, Kota Tasikmalaya belum memiliki Rumah Aman (safe house) atau rumah singgah bagi korban dan kondisi ini membuat proses perlindungan dan pemulihan korban belum optimal.“Kami butuh lokasi khusus yang layak. Saat ini penanganan masih dilakukan sendiri, bahkan dengan biaya sendiri. SDM belum cukup,” ujar dia. 


(prf/ega)