Ongkos Politik Mahal atau Kita yang Buta Geopolitik?

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar, 5 Desember 2025, kembali menghidupkan perdebatan lama, apakah pemilihan kepala daerah sebaiknya dikembalikan kepada DPRD?Argumen yang dikedepankan keduanya serupa, bahwa ongkos politik di Indonesia terlalu mahal, sehingga pemilu langsung dianggap tidak lagi efisien.Jika DPRD saja yang memilih gubernur dan bupati, biaya politik bisa ditekan, transaksinya dipersempit, dan prosesnya lebih sederhana.Secara pragmatis, usulan ini tampak masuk akal. Namun, jika kita menempatkan persoalan ini dalam konteks geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, maka wacana ini memiliki implikasi jauh lebih besar daripada sekadar efisiensi anggaran.Sejak awal, Indonesia memilih sistem demokrasi langsung bukan sekadar mekanisme memilih pemimpin setiap lima tahun. Sistem ini, sebenarnya adalah instrumen integrasi nasional.Untuk sekadar mengingatkan, kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan distribusi penduduk yang sangat tidak merata.Baca juga: Galang Rp 10 Miliar Sehari: Efek Ferry Irwandi dan Kekuatan PemudaBanyak wilayah terletak jauh dari pusat, dan sepanjang sejarahnya Indonesia selalu dibayangi ancaman disintegrasi serta pemberontakan lokal.Reformasi 1998, yang melahirkan desentralisasi dan Pilkada langsung, bukan hanya soal demokratisasi dalam pengertian normatif.Ia merupakan rekayasa institusional untuk memastikan seluruh wilayah merasa memiliki pemerintahannya sendiri, sekaligus menjaga kohesi negara-bangsa.Dalam teori geografi-politik, semakin luas dan terfragmentasi negara, semakin penting mekanisme partisipatif langsung sebagai perekat integrasi.Partisipasi memberi rasa kepemilikan (political ownership), dan rasa kepemilikan inilah yang menjadi fondasi psikologis keutuhan negara.Karena itu, ketika sistem Pilkada langsung digagas dua dekade lalu, tujuannya bukan hanya memperluas demokrasi, tetapi juga menjawab persoalan struktural Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam kacamata ini, demokrasi langsung adalah investasi geopolitik.Mengganti pemilu langsung dengan pemilihan oleh DPRD memang menjanjikan beberapa kelebihan jangka pendek, seperti biaya lebih murah, proses lebih cepat, dan logistik lebih ringan.Namun, konsekuensinya terhadap publik luas tidak dapat disepelekan. Yang paling utama adalah, rakyat tidak lagi merasa memilih pemimpinnya sendiri.Dari perspektif politik, hilangnya rasa keterlibatan ini adalah pukulan besar. Kepemimpinan yang tidak dipilih masyarakat akan selalu menghadapi problem legitimasi.


(prf/ega)