BNPB Catat 3.176 Bencana Alam di Indonesia 2025, Banjir dan Longsor Mendominasi

JAKARTA, - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto mengatakan, terjadi 3.176 bencana alam di Indonesia sepanjang 2025.Ia melanjutkan, bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor mendominasi dengan persentase 99,02 persen, sedangkan 0,98 persen lainnya adalah bencana geologi.Baca juga:Suharyanto menjelaskan, tren bencana di Indonesia periode 2021-2025 bersifat fluktuatif. Meski jumlah kejadian pada tahun 2022 dan tahun 2024 sempat menembus angka 3.000, BNPB berupaya menekan dampak bencana, terutama korban jiwa dan kerusakan infrastruktur."Ini sebetulnya sudah turun bagus, tetapi ketika 25 dan 26 November kemarin terjadi siklon senyar di tiga provinsi di Sumatera, tentu saja ini grafiknya naik lagi karena bertambah 1.100 lebih korban jiwa, yang hilang, dan luka-luka," kata Suharyanto dalam konferensi pers, Senin .Banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga mengakibatkan kerusakan permukiman dan infrastruktur, dengan estimasi kerugian mencapai triliunan rupiah.Menurut Suharyanto, kondisi tersebut menunjukkan menurunkan risiko dan dampak bencana bukan perkara mudah."Karena kadang-kadang terjadi bencana yang sifatnya tiba-tiba yang tidak bisa diprediksi dengan mencatat data atau kejadian di tahun-tahun berikutnya," tutur dia.Baca juga: Kemenhut Bersih-bersih Gelondongan Kayu Terbawa Arus Banjir di Sumatera ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Foto udara kondisi sekitar jembatan darurat di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis . Warga masih melintasi jembatan darurat dari batang kayu akibat jalan dan jembatan penghubung antara Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah-Sibolga serta Medan putus diterjang banjir bandang pada Selasa . Pemerintah daerah wajib siap siaga terhadap bencana hidrometeorologi di tengah musim hujan seperti saat ini.Namun, Suharyanto menyoroti belum maksimalnya kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)."Saya, keluarga besar BNPB, menyarankan kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dengan melihat, mencatat, apalagi terjadinya bencana besar di Sumatera ke depan barangkali salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah," jelas SuharyantoBaca juga: Walhi Sebut Banjir Sumatera Bencana yang Direncanakan, Soroti Izin Tambang dan SawitDia lalu mengusulkan agar kepala BPBD tidak lagi dirangkap oleh sekretaris daerah. Tujuannya adalah memastikan kewenangan dan kecepatan pengambilan keputusan saat masa tanggap darurat bencana.Di samping itu, BNPB meminta daerah meningkatkan mitigasi, kesiapsiagaan, serta memastikan jalur evakuasi dan transportasi berfungsi baik.Hal itu khususnya di daerah rawan bencana yakni Sumatera, Kalimantan Selatan, dan sebagian Jawa Barat.


(prf/ega)