Antisipasi Lonjakan Wisatawan Saat Nataru, Dishub DKI Jakarta Bakal Terapkan One Way di Ragunan

2026-01-14 14:56:23
Antisipasi Lonjakan Wisatawan Saat Nataru, Dishub DKI Jakarta Bakal Terapkan One Way di Ragunan
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengantisipasi sejumlah tempat wisata yang bakal ramai dikunjungi wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), salah satunya di kawasan Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.Untuk mengantisipasi kepadatan di wilayah tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem satu arah atau one way."Seperti contoh di Ragunan, kita akan melihat situasinya. Bisa saja dalam sibuk pagi itu satu arah masuk ke kawasan Ragunan dan sorenya itu biasanya akan ditetapkan juga satu arah. Jadi ini terus kita lakukan pemantauan di lapangan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Rabu .AdvertisementMeski demikian, skema one way tersebut, menurut dia, akan diterapkan secara situasional. Seperti dilansir dari Antara, Dishub DKI Jakarta bersama kepolisian dan instansi terkait akan terus melakukan pemantauan arus lalu lintas selama masa libur Nataru.Jika terjadi kepadatan signifikan, lanjut Syafrin, rekayasa lalu lintas akan langsung diterapkan untuk menghindari kemacetan panjang.  


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-14 14:33