Nanik S Deyang Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Becak Listrik-MBG

2026-01-17 07:02:25
Nanik S Deyang Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Becak Listrik-MBG
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Apa yang dibahas?Nanik, yang juga menjabat Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, tiba di Istana, Kamis (20/11/2025) pukul 14.11 WIB. Nanik mengaku dipanggil untuk membahas becak listrik."Soal becak listrik ini, becak listrik," kata Nanik seraya memasuki Istana.Ditanya apakah ihwal Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dibahas, Nanik mengiyakan."Ya ada MBG-lah," ujarnya.Lebih lanjut, Nanik menyampaikan perkembangan terbaru mengenai Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sudah mencapai sebanyak 14.320 per hari ini."SPPG udah 14.320 per sore hari ini," katanya.Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sempat meminta becak se-Indonesia menggunakan tenaga listrik atau motor listrik. Dengan demikian, pengemudi becak nantinya tidak lagi mengayuh secara manual."Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik," kata Prabowo saat acara peluncuran penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard di SMPN 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, dilansir Antara, Senin (17/11).Prabowo juga sudah membagikan sekitar 1.000 unit becak listrik untuk penarik becak lansia di sejumlah kota di Pulau Jawa. Melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional bekerja sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), bantuan tersebut telah disalurkan antara lain 140 unit di Kendal, 100 unit di Demak, 100 unit di Jepara, 60 unit di Pati, 80 unit di Kudus, dan 100 unit di Rembang, Jawa Tengah.Tonton juga video "BGN soal Usulan School Kitchen MBG: Kenapa Enggak?"[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-01-17 07:09