Albanese Jadi PM Australia Pertama yang Menikah Saat Masih Menjabat

2026-01-12 10:25:57
Albanese Jadi PM Australia Pertama yang Menikah Saat Masih Menjabat
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese resmi menikahi kekasihnya, Jodie Haydon kemarin. Ia menjadi perdana menteri pertama yang menikah saat masih menjabat dalam 124 tahun sejarah pemerintahan federal Australia.Dilansir, AP, Minggu (30/11/2025), Albanese dan kekasihnya dinikahkan oleh seorang pemuka agama sipil di hadapan sekitar 60 tamu, termasuk beberapa menteri kabinet, dalam sebuah upacara pernikahan yang digelar di halaman The Lodge. Pernikahan itu tidak diliput oleh media hingga setelah acara selesai."Kami sangat senang dapat berbagi cinta dan komitmen kami untuk menghabiskan hidup kami bersama di masa depan, di hadapan keluarga dan sahabat terdekat," ujar pasangan itu dalam sebuah pernyataan.Anjing peliharaan Albanese, Toto, menjadi pembawa cincin untuk kedua mempelai. Sementara keponakan Haydon yang berusia 5 tahun, Ella, menjadi gadis pembawa bunga.Sebelumnya, Albanese (62) telah bercerai dan memiliki seorang putra. Albanese melamar Haydon (46) di The Lodge pada Hari Valentine tahun lalu. Mereka awalnya merencanakan pernikahan berskala lebih besar sebelum pemilihan umum terakhir dijadwalkan digelar pada bulan Mei tahun ini.Lihat juga Video: Prabowo Tiba di Sydney, Disambut PM-Gubernur Jenderal Australia[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-12 08:19