Anggota DPR Soroti Kebocoran Waktu dan Dana Usai Bencana: Laporan Tebal tapi Tak Berdampak

JAKARTA, - Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti menyoroti kebocoran dana dan waktu yang kerap terjadi dalam penanganan pasca bencana.Azis mengatakan, jika hal tersebut dibiarkan, maka penanganan bencana hanya ramai di meja rapat, sedangkan pelaksanaan di lapangannya minim.Mulanya, Azis menuturkan, yang namanya bencana itu tidak menunggu rapat selesai."Air datang tanpa undangan, tanah bergerak tanpa permisi. Yang diuji bukan hanya ketahanan alam, tapi ketahanan kelembagaan kita," kata Azis, kepada wartawan, Selasa .Baca juga: Prabowo Akan Bentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana SumateraAzis mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet kemarin, bencana Sumatera telah masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi.Prabowo disebut akan membentuk satgas atau badan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana Sumatera."Saya orang mesin. Maka saya bilang begini, tanggap darurat itu rehabilitasi, dan rekonstruksi itu gigi persnelingnya. Kalau remnya sudah diinjak untuk siap-siap menekan kopling, tetapi giginya tidak segera dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden, dengung gas tak terkonversi menjadi tenaga penggerak yang mestinya terjadi akselerasi," ujar dia."Akibatnya, korban akan menunggu terlalu lama. Kita tidak boleh terjebak pada pola lama, riuh di awal, senyap pada substansi penyelesaian masalah," tegas dia.Azis mengingatkan bahwa satgas rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel yang bikin kerja berbelit.Dia menyebut, satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah.Baca juga: Satgas PKH Tagih Denda Rp 38 Triliun kepada 71 Korporasi Sawit dan Tambang"Yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana. Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele, laporan tebal tapi tidak berdampak pada penanganan korban dan infrastruktur. Kalau kita biarkan kebocoran waktu ini terjadi, maka rehabilitasi akan jadi sekadar rapat-rapat koordinasi yang ramai di meja kerja, sedikit kerja, seolah-olah masalah beres," kata Azis."Saya mendukung penuh arahan Presiden untuk mengoptimalkan kerja dan eksekusi penanganan yang jelas dan cepat. Pertama, satu pintu koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemda. Jangan 'semua kerja', tapi tidak ada yang memimpin, serta berkolaborasi dengan tokoh dan ulama untuk membangkitkan semangat warga lebih cepat," sambung dia.Lalu, Azis menyarankan agar ada satu basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka dan bisa dicek.Selanjutnya, kata dia, harus ada target waktu dan standar kerja mengenai kapan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), sekolah, dan layanan kesehatan bisa pulih.Azis mendorong pemerintah untuk membangun sesuatu yang lebih tangguh, sehingga tidak mengulang desain yang sama, lalu menunggu bencana datang di kemudian hari.


(prf/ega)