Fadli Zon Tegaskan Pemerintah Tak Intervensi Sejarawan saat Tulis Buku Sejarah Indonesia

JAKARTA, - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap isi buku sejarah nasional yang baru diluncurkan.Menurut dia, seluruh substansi penulisan sepenuhnya diserahkan kepada para sejarawan sesuai dengan keahlian masing-masing.“Silakan bertanya pada sejarawan. Ada enggak yang intervensi? Tidak ada intervensi. Bahkan sampai proses terakhir pun, satu lembar pun saya belum lihat, baru tadi saya lihat. Satu paragraf pun saya enggak pernah lihat," kata Fadli ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Minggu .Fadli menjelaskan, peran Kementerian Kebudayaan dalam proyek penulisan sejarah nasional tersebut hanya sebagai fasilitator.Baca juga: Fadli Zon Dorong Buku Sejarah Ditulis Sebanyak-banyaknyaPemerintah, kata dia, memfasilitasi proses penulisan agar sejarah Indonesia yang selama bertahun-tahun belum diperbarui dapat kembali ditulis secara komprehensif.“Fasilitator itu artinya ya kami memfasilitasi pencerahan. Karena kami ada program untuk menulis buku sejarah. Jadi kita mau menulis sejarah Indonesia yang tadi absen selama bertahun-tahun," ungkapnya.Ia menyinggung bahwa Indonesia terakhir kali memperbarui sejarah nasional secara besar-besaran pada 2012 melalui buku Indonesia dalam Arus Sejarah.Namun, buku tersebut belum memuat berbagai peristiwa penting mutakhir, bahkan Pemilu 1999 belum tercatat di dalamnya.“Sudah lama kita tidak menulis sejarah. Termasuk tidak mengupdate sejarah kita," imbuh dia.Baca juga: Fadli Zon: Bertambah, Ada 70 Cagar Budaya Terdampak Bencana SumateraTerkait kritik yang menyebut penulisan sejarah oleh negara identik dengan praktik sentralistik ala negara otoriter, Fadli menilai anggapan tersebut keliru.Ia menegaskan penulisan sejarah dilakukan secara terbuka dan ilmiah.“Justru kita menulis sejarah terbuka. Kalau ada tudingan kayak gitu, untuk apa ada artinya kita memfasilitasi Direktorat Sejarah dan Sejarah. Di Amerika juga mereka menulis sejarah. Bahkan diwajibkan sejarah itu," ujarnya.Fadli juga menegaskan tidak ada larangan bagi pihak di luar pemerintah untuk menulis buku sejarah. Menurut dia, penulisan sejarah harus dilakukan sebanyak-banyaknya, termasuk sejarah lokal dan tematik.“Tidak perlu ada tandingan. Tulislah buku sejarah sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Apalagi sejarah lokal, banyak yang belum ditulis. Sejarah setiap kabupaten, provinsi, sejarah kota, sejarah tentang manusia, orangnya, sejarah tentang tokoh. Saya kira kita perlu sebanyak-banyaknya," kata Fadli.Adapun peluncuran buku sejarah nasional ini masih bersifat soft launching. Fadli menyebut buku tersebut masih terbuka terhadap masukan publik dan memungkinkan direvisi pada edisi berikutnya.“Tapi saya kira ini terbuka terhadap masukan, terhadap kritik ya, saya kira biasa saja," pungkas dia.Diketahui, Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global" yang ditulis 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.Buku setebal 10 jilid ini diharapkan menjadi rujukan penting dalam memahami perjalanan panjang bangsa Indonesia.


(prf/ega)