Komisi I Kritik Ucapan Kepala BNPB soal Banjir Cuma Mencekam di Medsos: Amatiran!

JAKARTA, - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengkritik ucapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang sempat menyebut bencana di Sumatera hanya mencekam di media sosial.Ia menilai, pernyataan itu kekanak-kanakan dan amatiran.Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin ."Jadi, ada semacam mungkin juga statement dari pejabat publik yang terlalu amatiran menurut saya. Jadi, menganggap ‘oh ternyata bencananya tidak seperti di medsos ya, itu cuma rame di medsos, oh ternyata besar ya’," kata Sukamta, Senin.Baca juga: Hakim MK Sedih Pernyataan Kepala BNPB soal Bencana Sumatera, Pertanyakan Proses Seleksinya"Lho, dia orang yang paling bertanggung jawab dalam penanganan bencana, tapi statement-nya kekanak-kanakan dan amatiran," imbuh dia.Sukamta menilai, pernyataan itu semakin memupuk persepsi ketidakpercayaan publik terhadap negara, setelah demo yang pecah pada Agustus 2025.Negara kemudian dicitrakan tidak hadir dalam penanganan bencana.Menurutnya, hal ini juga menandakan bahwa literasi digital bahkan belum selesai di level Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pejabat publik."Ini menandakan bahwa literasi digital kita belum selesai bahkan terhadap pejabat maupun ASN. Nah, saya kira ini juga bagian yang menjadi PR kita, Bu Menteri (Meutya Hafid), kalau ini dibiarkan terus bergulir, saya khawatir ini akan membuat situasi itu menjadi berbahaya," ucap dia.Ia menilai, komentar negatif di media sosial yang tertuju pada negara kini bukan digerakkan oleh orang, melainkan oleh robot.Baca juga: Kemendagri Nilai Tindakan Bupati Aceh Selatan Kesalahan Fatal, Pergi Saat BencanaContohnya, kata Sukamta, pascanarasi negara tidak hadir dalam penanganan bencana, seruan lainnya ikut muncul kembali."Serangan ke DPR hari ini, bukan kemarin dulu, itu mulai muncul kembali, seruan pembubaran DPR, tagih RUU Perampasan Aset agar segera dibahas, disahkan seterusnya. Nah, kami menengarai serangan-serangan medsos ini mayoritas pakai robot," beber Sukamta.Oleh karenanya, ia menilai, pengambilan kebijakan publik kini tidak hanya mengandalkan data, tetapi turut mengamati isu dan komentar di media sosial.Di sisi lain, pemerintah juga perlu turut tangan untuk "membasmi" buzzer politik yang menggiring opini mayoritas publik.Sebab, saat ini, fenomena buzzer di Indonesia sudah berevolusi dari aktivitas individual menjadi industri yang terorganisir.


(prf/ega)