Ketua PGRI Jateng Kritik Rencana Pemberian MBG untuk Guru Non-ASN: Sasar Saja Seluruh Guru

SEMARANG, - Ketua PGRI Jawa Tengah yang juga Senator DPD RI asal Jawa Tengah, Muhdi, mengkritik wacana pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk guru non-aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri.Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat sasaran, mengingat saat ini tidak ada lagi tenaga honorer di sekolah negeri.Pernyataan tersebut disampaikan Muhdi sebagai tanggapan atas rencana Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Enny Indarti, yang mengungkapkan sedang diatur MBG bagi guru non-ASN saat berkunjung ke Semarang pada Jumat .Enny menjelaskan bahwa tenaga kependidikan non-ASN berperan dalam penyaluran MBG.Baca juga: Saldo Rp 1 Miliar SPPG di Bandung Barat Lenyap, Operasional MBG DihentikanMuhdi menegaskan bahwa seharusnya semua guru, baik ASN maupun non ASN, mendapatkan MBG agar mereka dapat makan bersama anak-anak serta mengecek kualitas makanan."Apabila MBG hendak menyasar guru non ASN, maka yang dimaksud seharusnya ialah guru swasta," ungkapnya.Ia juga meminta BGN untuk mempertimbangkan rencana tersebut dan memastikan semua guru disertakan sebagai penerima MBG."Makanya untuk itu (aturan) sasar saja seluruh guru dan tenaga pendidikan. Kalau yang non ASN dimaksudkan adalah yang bukan ASN adanya di sekolah swasta, maka jangan sampai salah nanti BGN memahaminya, keliru kalau yang disebut non ASN tetapi arahnya di sekolah negeri karena sudah tidak ada tenaga honorer," lanjut Muhdi.Baca juga: SPPG di Purworejo Ini Gunakan 20 Galon Air Per Hari untuk Masak Menu MBGSelain itu, Muhdi menyoroti pelaksanaan MBG yang belum merata di sekolah-sekolah di daerah pinggiran, yang justru paling membutuhkan."Sekarang faktanya, dalam pengawasan kami, sekolah-sekolah di kota yang kadang orang tuanya sudah mampu justru mendapat lebih awal. Sementara masyarakat di pinggiran yang membutuhkan belum mendapat akses,” bebernya.Dia menjelaskan bahwa ketimpangan ini terjadi karena mitra penyedia MBG lebih memilih bekerja sama dengan sekolah yang memiliki jumlah siswa besar demi efisiensi distribusi."Contoh di kota Semarang, satu SMA bisa 1.000 siswa, cukup dua SMA sudah selesai. Tapi di desa, satu SD siswanya tidak sampai 100, mitra (SPPG) harus mengantar di 30 lokasi maka akan kesusahan, padahal mereka yang lebih membutuhkan,” tambahnya.Baca juga: Dana MBG Raib Rp 1 Miliar, Kepala SPPG di Bandung Barat Diduga Kena Tipu, 53 Pekerja DirumahkanMuhdi sepakat dengan usulan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, untuk mendesentralisasikan jangkauan MBG.Ia mendorong pemerintah dan BGN agar memprioritaskan pemerataan akses serta memperkuat pengawasan di lapangan."Saya mendukung usulan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar sekolah-sekolah dimungkinkan menjadi penyelenggara sendiri. Kalau didesentralisasi, jangan terlalu besar. Misalnya satu dapur cukup untuk melayani sekitar 500 siswa di beberapa desa agar jangkauannya lebih dekat,” imbuhnya.Dikutip dari Antara, Enny menuturkan, saat ini, tengah direvisi peraturan, agar tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS dapat menjadi penerima manfaat MBG.Pemberian ini sedang dalam kajian agar agar tidak terjadi tumpang tindih penerimaan manfaat dengan PNS yang sudah memperoleh tunjangan makan.


(prf/ega)