Di G20, RI Dorong Ekonomi Perempuan Jadi Motor Pertumbuhan

2026-02-03 01:31:34
Di G20, RI Dorong Ekonomi Perempuan Jadi Motor Pertumbuhan
JAKARTA, – Indonesia menegaskan komitmennya dalam mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan dan memperkuat kesetaraan gender global.Ini dilakukan melalui partisipasi aktif dalam rangkaian pertemuan G20 Empowerment of Women Working Group (EWWG) dan G20 EMPOWER Alliance di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 27–31 Oktober 2025 lalu.Dalam semangat sinergi antara sektor publik dan swasta, turut hadir Rinawati Prihatiningsih, Co-Owner & President Commissioner PT INFINITIE Berkah Energi, yang juga menjadi Wakil Ketua Umum IWAPI dan Perwakilan G20 EMPOWER Indonesia.Baca juga: Puan Maharani Nyanyikan Lagu John Lennon di Sidang Tahunan MPR 2025, Singgung soal Isu Kesetaraan GenderSHUTTERSTOCK/FIDA OLGA Ilustrasi kesetaraan gender.Rina berpartisipasi dalam diskusi bersama delegasi dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris untuk membahas peran sektor swasta dalam memperkuat ekosistem pemberdayaan perempuan.“Agenda pemberdayaan perempuan terlalu penting untuk berhenti. Indonesia percaya pada kesinambungan, kolaborasi, dan bukti nyata. Kita bergerak dengan strategi dan integritas membangun sekutu, bukan jarak agar kemajuan perempuan menjadi kemenangan bersama,”ujar Rina dalam keterangan resminya, Rabu .Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Chair G20 EMPOWER, Nhlanhla Mjoli-Mncube, dan Co-Chair Florence Musundwa, atas kepemimpinan visioner yang menghidupkan kembali energi kolektif aliansi dan menjaga kesinambungan agenda global.Presidensi Afrika Selatan juga menekankan pentingnya pendekatan positive masculinity, yaitu pelibatan laki-laki sebagai mitra strategis dalam mendorong kesetaraan gender.Baca juga: Bias Gender dan Beban Ganda Hambat Karier Perempuan di Sektor FinansialPendekatan ini sejalan dengan nilai gotong royong yang menjadi karakter khas Indonesia.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Lebih lanjut, Purwadi menyampaikan arahan terkait reformasi birokrasi dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan birokrasi harus semakin responsif dan tidak mempersulit masyarakat.Birokrasi juga diminta memiliki komitmen yang kuat terhadap efektivitas alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi serta kebocoran anggaran.“Sebab, tanpa integritas, tidak mungkin kita membangun birokrasi yang dipercaya publik,” ungkapnya. Baca juga: Menteri PANRB Rini Raih Penghargaan Adibhakti Sanapati 2025 dari BSSNPerlu diketahui, mulai 2023, Kementerian PANRB mendorong pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di sejumlah kementerian/lembaga.Sampai saat ini, penilaian tersebut diperluas pada 19 kementerian/lembaga (K/L) dan lima pemerintah provinsi termasuk Mahkamah Agung (MA).Purwadi juga memberikan apresiasi kepada MA yang telah menunjukkan upaya memperkuat integritas ke tahap yang lebih matang. “Capaian ini merupakan buah dari kerja keras, komitmen dan keteladanan dalam menjaga integritas serta meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,” katanya.Dia menyampaikan, untuk menjaga keberlanjutan reformasi birokrasi, diperlukan upaya untuk memastikan langkah-langkah ke depan berjalan dengan konsisten, menyeluruh, dan semakin berdampak.Baca juga: Menteri PANRB Dukung Badan Narkotika Nasional Akselerasi Program P4GNPertama, pembangunan zona integritas harus terus diperluas. Kedua, pemanfaatan digitalisasi proses peradilan perlu ditingkatkan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) peradilan harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan serta perlu kolaborasi yang berkelanjutan.Prestasi tersebut bukan hanya untuk keberhasilan administratif, tetapi wujud inspirasi bagi satuan kerja lain untuk terus melakukan perbaikan dan memperkuat budaya kerja yang berkualitas.“Saya berharap, upaya ini menjadi pemicu bagi lahirnya lebih banyak perubahan konkret yang memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya. Baca juga: Target Penempatan 500.000 PMI pada 2026, Menteri PANRB Siap Dukung Penguatan Kelembagaan Kementerian P2MI

| 2026-02-03 00:14