Geli-geli Lucu

WARGA ramai-ramai pasang stiker “Keluarga Miskin” di depan rumah. Mencolok dan berukuran besar.Maksudnya agar dapat Bansos (bantuan sosial). Maksud pemerintah setempat biar masyarakat bisa ikut mengawasi siapa yang benar-benar layak dapat bantuan.Namun, begitu stiker terpasang di tembok rumah, warga merasa diturunkan kelas sosialnya. Ada yang diam-diam mencopotnya, ada yang marah, ada yang sok kaya.Ketika ada petugas akan kembali menempel stiker, ada yang langsung menolak, “Tunggu Bang, saya miskin perasaan, bukan miskin ekonomi”.Saya kutip cuitan viral di atas yang muncul awal November lalu. Seandainya faktual benar demikian, ketika membaca kalimat berikutnya, saya merasa geli-geli lucu.Lagi-lagi, kalau sungguh-sungguh terjadi, itulah kreativitas tinggi dari Kabupaten Kapahiang, Bengkulu, dimulai pada 25 Oktober 2025.Hebatnya, setelah stiker-stiker besar dipasang, warga berkata, “mending tidak usah Bansos. Harga diri lebih mahal dari harga beras.” Memang stiker-stiker itu pun hanya bertengger sebentar. Hilang tak berbekas.Lagi-lagi, kalau itu sungguh-sungguh terjadi, betapa mudahnya cara menghapus kemiskinan atau menurunkan angka kemiskinan di negeri ini.Tidak perlu repot-repot sidang kabinet, tidak perlu diulang-ulang penegasan “bukan omon-omon”, BPS tidak perlu sibuk membuat data tandingan Bank Dunia tentang naiknya persentase angka kemiskinan Indonesia.Lihat saja, warga tidak ingin disebut Kelompok Miskin. Tidak ingin harga dirinya turun.Baca juga: Bukan Salah Hujan: Menggugat Negara yang Absen Merawat HuluPertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 di atas lima persen. Cukup dengan bim-sala-bim pasang stiker “Bukan Keluarga Miskin”.Kalau mau ekstrem-berani, pasang sekalian stiker “Tidak Butuh Bansos” di atas spanduk-spanduk ukuran besar di setiap pintu rumah, bahkan setiap pintu masuk dalam kota dan kampung.Tidak ada maksud melecehkan sesama yang benar-benar miskin. Bansos terus dibutuhkan. Kesampingkan dulu “udang di balik batu” atau pesan sponsor kepentingan politik. Bansos adalah kepedulian tanggung jawab pemerintah yang mendapat amanah rakyat: mendahulukan dan menyejahterakan kepentingan rakyat negeri tanpa kecuali, dan “bukan omon-omon”.Dengan konteks positive thinking, MBG, Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih—tiga program unggulan—perlu didukung.Ada catatan, perlu perbaikan tata kelola dan pemerataan, termasuk diprioritaskan kelompok-kelompok yang kesrakat, bukan yang pura-pura kesrakat, dengan panduan asas subsidiaritas dan solidaritas apa yang sudah berjalan baik, bukan mematikannya.


(prf/ega)