Duduk Perkara Konflik Tesso Nilo, Semua Berawal dari Penyegelan 81.793 Hektare Hutan

PEKANBARU, – Konflik terkait penertiban lahan perkebunan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau, belum menemukan solusi.Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus berupaya mengembalikan fungsi hutan, sementara ribuan warga menolak relokasi.Baca juga: Gajah di Taman Nasional Tesso Nilo Riau Cuma Tersisa 150 Ekor, Hutannya Berubah Jadi KebunWarga mengaku sudah tinggal lama di kawasan tersebut dan menggantungkan hidup pada kebun kelapa sawit.Penertiban kerap memicu protes, bahkan ketegangan di sejumlah permukiman dalam area TNTN.Baca juga: Viral Kawanan Gajah Disebut Lewati Jalan Tanah di Kebun Sawit, Kepala TN Tesso Nilo Buka SuaraLalu, bagaimana sebenarnya duduk perkara konflik di Tesso Nilo?Pada 10 Juni 2025, Satgas PKH yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, melakukan penyegelan terhadap area yang diklaim sebagai bagian dari Taman Nasional Tesso Nilo.Hamparan seluas 81.793 hektare diminta dikosongkan paling lambat 22 Agustus 2025.Warga terkejut ketika plang penyegelan dipasang. Mereka mengaku sebelumnya petugas hanya menyampaikan pendataan dan sosialisasi serta menyatakan aktivitas masyarakat tidak terganggu.Namun, kedatangan anggota Satgas PKH semakin intensif, bahkan membawa senjata laras panjang.Selain penyegelan dan imbauan relokasi mandiri, portal dipasang di sejumlah permukiman.Tanaman sawit dimusnahkan, pabrik dilarang membeli buah sawit dari kawasan TNTN, dan PLN diminta memutus aliran listrik.Larangan penerimaan murid baru di sekolah negeri dalam kawasan juga diberlakukan.Data dari Juru Bicara Warga TNTN, Abdul Aziz, menunjukkan lanskap Tesso Nilo seluas 337.500 hektare ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas berdasarkan SK Menhut 173/Kpts-II/1986 dan SK Menhut SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011.Namun, kawasan itu tidak lagi sepenuhnya alami karena sudah dirambah.Pada 1974, PT DM mendapat izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 120.000 hektare.


(prf/ega)