Jaga Stabilitas dan Dorong Ekonomi, BI Longgarkan Kebijakan Moneter

JAKARTA, - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan nasional tetap kuat di tengah tekanan global.BI menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga, nilai tukar rupiah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.“Inflasi tetap terkendali pada 2,86 persen, terutama karena terkendalinya inflasi volatile food sebesar 6,59 persen, sementara inflasi inti rendah di 2,36 persen dan inflasi administered price hanya 1,45 persen,” ujar Perry dalam Rapat Berkala KSSK keempat tahun 2025 di Bank Indonesia pada Senin .Baca juga: Kejahatan Siber Naik 25 Persen, BI Ingatkan Ancaman ke Kepercayaan DigitalDalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, BI telah menurunkan suku bunga kebijakan sebesar total 150 basis poin sejak September 2024 atau sebanyak 6 kali.Secara bertahap, BI menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Juli, Agustus, dan September 2025, sehingga kini suku bunga acuan berada di level 4,75 persen.Menurutnya, penurunan suku bunga juga menurunkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang berdampak langsung pada penurunan biaya utang pemerintah dan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.Perry menjelaskan, terdapat empat langkah utama kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia (BI) sepanjang 2025.Pertama, BI menurunkan suku bunga acuan secara terukur guna menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.Kedua, BI memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta transaksi surat berharga negara di pasar sekunder.Langkah ketiga dilakukan melalui ekspansi likuiditas moneter senilai Rp 210,8 triliun hingga akhir Oktober 2025 untuk memperkuat transmisi penurunan suku bunga dan mendorong penyaluran kredit.Sementara langkah keempat berupa pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder sebesar Rp 270 triliun, sebagai bagian dari upaya mendukung pendalaman pasar keuangan dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Dari sisi kebijakan makroprudensial, BI memperkenalkan skema insentif makroprudensial longgar yang mulai berlaku 1 Desember 2025.Melalui kebijakan ini, bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas akan mendapatkan insentif likuiditas hingga 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).Sektor yang menjadi sasaran kebijakan ini antara lain pertanian, hilirisasi industri, ekonomi kreatif, perumahan rakyat, serta UMKM dan koperasi inklusif.Hingga minggu pertama Oktober 2025, total insentif yang disalurkan mencapai Rp 393 triliun, tersebar di bank umum nasional, BPD, dan bank asing di Indonesia.BI juga menetapkan rasio loan to value (LTV) kredit properti hingga 100 persen dan uang muka kendaraan bermotor 0 persen untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi.Perry menegaskan bahwa sinergi antara BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS akan terus diperkuat dalam kerangka KSSK. “Kami akan terus menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat intermediasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan,” ujarnya.Baca juga: Bos BI: 590 Pemda Telah Manfaatkan Digital untuk Kelola Penerimaan Daerah


(prf/ega)