Prabowo Siap Cabut HGU Demi Bangun Hunian Korban Banjir Sumatera

- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah harus segera memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Ia bahkan menyatakan siap mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) apabila langkah itu diperlukan, misalnya HGU kelapa sawit.Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu kendala utama percepatan pembangunan huntara bagi korban banjir Sumatera adalah terbatasnya lahan yang dapat disediakan pemerintah daerah.Menanggapi hal itu, Prabowo kembali menekankan urgensi penyediaan lahan dan meminta adanya koordinasi penuh antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten, termasuk seluruh kementerian serta lembaga teknis seperti ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan.“Saya kira ini harusnya adalah nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat semua K/L dan terutama ATR, Kehutanan, ATR BPN dicek semua," ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Aceh, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin .Baca juga: Mengenal HGU, Sertifikat yang Dimiliki Banyak Perusahaan Sawit"Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada (untuk hunian korban banjir Sumatera),” tegasnya lagi.Ia menilai semua data pemanfaatan lahan harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan opsi pencabutan sementara atau pengurangan HGU bila itu menjadi jalan keluar agar lahan untuk warga terdampak dapat segera tersedia.Dalam rapat tersebut, Prabowo juga meminta agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan konstruksi pre-fabrikasi demi efisiensi lahan dan biaya.Ketika pembahasan beralih ke pembangunan hunian tetap, ia mempertanyakan apakah anggaran Rp 60 juta per unit yang selama ini digunakan masih memadai. Suharyanto menjelaskan bahwa angka itu sebenarnya sudah sangat minimal, namun masih bisa diterapkan.Ia menambahkan bahwa penerima bantuan diperbolehkan menambah biaya sendiri untuk meningkatkan kualitas rumah, meski bantuan dari pemerintah tidak boleh diberikan dalam bentuk uang tunai demi menghindari penyalahgunaan.Baca juga: Cek, Biaya dan Syarat untuk Membuat Sertifikat HGU PeroranganPrabowo kemudian menanggapi penjelasan itu dengan gurauan mengenai potensi permintaan tambahan anggaran, sembari menyinggung beban berat yang kini ditanggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.“Lebih senang terus minta tambahan haha… kasihan Menteri Keuangan,” seloroh Prabowo.Menutup pembahasan, ia meminta seluruh pihak menghitung ulang kebutuhan anggaran dengan memperhitungkan inflasi dan kenaikan harga bahan bangunan."Oke mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya inflasi dan sebagainya,” pungkas Prabowo.Hunian sementara sendiri dirancang lebih layak dibandingkan tenda pengungsian, dengan satu unit diperuntukkan bagi satu keluarga.BNPB menjelaskan bahwa masa penggunaan huntara umumnya maksimal satu tahun sebelum warga direlokasi ke hunian tetap (huntap), namun durasinya bisa lebih panjang bila ketersediaan lahan mengalami kendala.BNPB juga memastikan bahwa pembangunan huntara dapat dipercepat dengan dukungan Satgas TNI–Polri, sebagaimana pernah dilakukan pada penanganan bencana di Lewotobi.Baca juga: Masa Berlaku HGU Bisa Sampai 95 Tahun


(prf/ega)