Menakar Untung Rugi Kepala Daerah Dipilih DPRD, Solusi atau Kemunduran Demokrasi?

JAKARTA, - Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat.Isu itu datang dari penguasa tertinggi Republik Indonesia dan juga partai penguasa, Golkar.Wacana ini awalnya digaungkan kembali oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 partai berlambang beringin itu, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat . Dia bilang, pilkada rasanya cukup lewat DPRD saja agar tidak pusing seperti pemilihan secara langsung."Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.Gayung bersambut, usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini dinilai layak untuk dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada Lewat DPRD Tak Dilarang UU, asal DemokratisPrabowo mengatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa menjadi solusi agar proses politik tidak hanya ditentukan oleh pihak yang memiliki uang banyak.Karena isu ongkos politik mahal dalam pemilihan kepala daerah dinilai menjadi problem utama saat ini.“Jadi, saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.Menurut Prabowo, jika DPRD sudah dipilih rakyat, maka lembaga tersebut dapat sekaligus memilih gubernur hingga bupati dan wali kota.“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujar dia.Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (Deep) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan, pilkada secara tidak langsung melalui tangan DPRD tak lantas membuat pilkada menjadi murah.Baca juga: Kepala Daerah Dipilih DPRDKarena pada masa kepala daerah dipilih DPRD, ongkos politik di belakang layar justru jauh lebih besar dibandingkan dengan pemilihan langsung."Karena biaya Pilkada tidak langsung ini sangat luar biasa kan. Berapa satu kursi dihargai di DPRD itu sangat fantastis gitu, dan itu ketika dikalkulasi melebihi dari biaya pilkada langsung gitu," kata Neni saat dihubungi Kompas.com, Kamis .Pilkada tidak langsung juga dianggap solusi yang tidak efektif karena pola transaksional hanya berpindah dari politik uang di ruang terbuka, menjadi politik uang di kisaran elite DPRD saja.Pengawasan terkait dengan pemilihan juga semakin menyulitkan masyarakat, sehingga pada ujungnya membuat demokrasi di tingkat daerah semakin mundur.


(prf/ega)