Aktivis dan Petani Kepung DPRD Jabar, Desak Evaluasi Total Konsesi Lahan

BANDUNG, – Ratusan peserta aksi dari Gerakan Reforma Agraria dan Lingkungan Hidup Se-Jawa Barat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa .Aksi digelar bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan Hari Anti Korupsi Sedunia. Massa aksi berasal dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari aktivis, seniman, mahasiswa hingga perwakilan petani dari 10 kabupaten dan kota.Koordinator aksi Wahyudin Iwang mengatakan, demonstrasi digelar untuk menyoroti ketimpangan penguasaan lahan yang dinilai terus terjadi di berbagai daerah di Jawa Barat."Ketimpangan penguasaan lahan hingga saat ini itu terus terjadi. Rakyat semakin tergusur, rakyat semakin sulit akses terhadap ruang," katanya saat ditemui di lokasi.Baca juga: Jokowi Ungkap Sudah Puluhan Kali Ada Oknum Manfaatkan Izin Konsesi LahanDirektur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat ini menilai persoalan agraria makin mendesak karena ruang hidup masyarakat terus menyempit dari tahun ke tahun.Iwang menyebut kebijakan pengelolaan lahan selama ini lebih banyak menguntungkan pemilik modal. Hal ini, menurutnya, memicu alih fungsi lahan yang tak terkendali dan berdampak pada krisis iklim serta bencana alam."Masih diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang selama ini justru tidak mampu mengelola lahan, yang selama ini menyebabkan degradasi, yang selama ini menyebabkan perubahan alih fungsi," ujarnya.Massa aksi mendesak pemerintah membentuk tim khusus atau panitia khusus untuk mengevaluasi seluruh izin konsesi lahan, termasuk di wilayah Perhutani, PTPN, dan BKSDA."Kami ingin mendesakan dorongan kepada pemerintah untuk segera membuat tim khusus atau pansus untuk melakukan evaluasi dan kajian kebijakan serta mengevaluasi seluruh konsesi, izin-izin konsesi yang berada di wilayah pengelolaan Perhutani, PTPN, serta BKSDA," terang Iwang.Selain itu, massa meminta pemerintah membuka kembali akses lahan bagi masyarakat."Rakyat semakin sulit mengakses lahan, rakyat semakin sulit mengakses ruang sehingga asas keadilan itu tidak semata-mata diberikan kepada rakyat, akan tetapi diberikan kepada korporat kepada pemodal-pemodal yang selama ini tidak kontribusinya berikan bahkan menyebabkan kerugian negara untuk memulihkan dan memperbaiki lingkungan kembali," pungkasnya.


(prf/ega)