Warga Aceh Keluhkan soal Sanitasi dan Air Bersih Pascabencana

2026-01-15 10:45:18
Warga Aceh Keluhkan soal Sanitasi dan Air Bersih Pascabencana
Warga lokasi terdampak banjir di Pidie Jaya dan Bireun, Aceh mengeluhkan sanitasi dan air bersih. Mereka menyebut baik sanitasi dan air bersih masih minim saat ini.Hal itu diungkap Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya saat meninjau lokasi banjir di Pidie Jaya dan Bireuen. Riefky blusukan dan menerima aspirasi warga soal sanitasi dan air bersih yang masih minim."Tadi pukul tujuh malam WIB kami menyeberang menggunakan boat karena akses jalan terputus total. Tidak ada pilihan lain karena besok pagi pukul 04.00 WIB kami harus bergerak dari Lhokseumawe menuju Aceh Tamiang," kata Riefky, dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025)."Mereka menitipkan aspirasi soal sanitasi, air bersih, kebersihan, serta peralatan untuk membersihkan lumpur dari rumah warga," ucapnya. Riefky mengatakan pemerintah pusat akan melakukan tindak lanjut agar kebutuhan tersebut dapat segera dipenuhi. Riefky juga akan berkoordinasi dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait infrastruktur terdampak di Aceh.Riefky prihatin dengan kondisi Aceh akibat terjangan banjir dan longsor. Ia kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memperbaiki jalur dan jembatan darurat agar mobilitas kembali normal."Kami sangat prihatin dengan situasinya. Tapi kami tahu pemerintah daerah sedang berupaya menyambungkan jembatan alternatif agar mobilitas warga pulih," ucap Riefky.Riefky menegaskan bahwa peninjauan lapangan ini merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia memastikan kehadiran pemerintah mendengar dan membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera."Ini semua sesuai arahan Bapak Presiden untuk terus melihat, mendengarkan, dan membantu masyarakat yang tertimpa bencana, khususnya di Aceh," kata Riefky saat berkunjung ke lokasi tersebut, Selasa (9/12/2025). Riefky memulai kunjungannya dengan meninjau Kabupaten Pidie dan melihat kondisi pengungsi di salah satu posko darurat.Kunjungan kemudian berlanjut ke Kabupaten Pidie Jaya dan Bireuen. Di daerah ini, Riefky blusukan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir.Riefky menyebut perjalanan kali ini tidak mudah, terlebih saat rombongan tiba di daerah dengan akses jalan yang terputus."Tadi pukul tujuh malam WIB kami menyeberang menggunakan boat karena akses jalan terputus total. Tidak ada pilihan lain karena besok pagi pukul 04.00 WIB kami harus bergerak dari Lhokseumawe menuju Aceh Tamiang," kata Riefky, dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025).Selama perjalanan, kata Riefky mengaku menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, banyak aspirasi yang disampaikan terkait kebutuhan mendesak di pengungsian. Riefky mengatakan pemerintah pusat akan melakukan tindak lanjut agar kebutuhan tersebut dapat segera dipenuhi. Riefky juga akan berkoordinasi dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait infrastruktur terdampak di Aceh.Riefky prihatin dengan kondisi Aceh akibat terjangan banjir dan longsor. Ia kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memperbaiki jalur dan jembatan darurat agar mobilitas kembali normal."Kami sangat prihatin dengan situasinya. Tapi kami tahu pemerintah daerah sedang berupaya menyambungkan jembatan alternatif agar mobilitas warga pulih," ucap Riefky.Riefky menegaskan bahwa peninjauan lapangan ini merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia memastikan kehadiran pemerintah mendengar dan membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera."Ini semua sesuai arahan Bapak Presiden untuk terus melihat, mendengarkan, dan membantu masyarakat yang tertimpa bencana, khususnya di Aceh," tutupnya.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-15 10:58