Pelaku Industri Otomotif Minta Insentif Fiskal ke Pemerintah, Ada Apa?

2026-01-11 03:27:52
Pelaku Industri Otomotif Minta Insentif Fiskal ke Pemerintah, Ada Apa?
JAKARTA, - Sejumlah pabrikan otomotif menilai insentif fiskal masih menjadi kunci penting untuk mendorong pemulihan industri kendaraan bermotor nasional. Di tengah kondisi pasar yang belum kembali ke jalur pertumbuhan positif sepanjang tahun berjalan, pelaku industri memandang peran pemerintah tetap krusial untuk menjaga momentum produksi, penjualan, hingga keberlanjutan industri dari hulu ke hilir. Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily, mengatakan pemberian insentif mampu menjadi katalis bagi pemulihan pasar otomotif Tanah Air, terutama kendaraan bermotor. Ia mencontohkan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan persyaratan tertentu pada 2021, yang kala itu berhasil mendongkrak penjualan mobil secara tajam. “Berkaca pada kondisi saat ini, market masih belum mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun. Rasanya intervensi stakeholder masih sangat dibutuhkan untuk mendorong produksi dalam negeri, dengan tujuan membangun industri otomotif secara komprehensif dari hulu ke hilir," ujar Ernando lewat keterangan pers, Senin . Baca juga: Kemenkeu Siapkan Relaksasi Fiskal bagi Daerah Terdampak Bencana Menurutnya, kondisi pasar otomotif saat ini memiliki kemiripan dengan periode pasca pandemi, ketika permintaan belum sepenuhnya pulih dan industri membutuhkan stimulus untuk kembali bergerak. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dinilai dapat menjaga kesinambungan produksi sekaligus memperkuat rantai pasok industri otomotif nasional. "Secara historis insentif fiskal menjadi salah satu kebijakan yang krusial dikeluarkan untuk menstimulasi pertumbuhan market. Salah satunya adalah insentif PPnBM tahun 2021 lalu yang berhasil berkontribusi besar dalam proses recovery pasar setelah terdampak Covid-19,” paparnya. Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah kebijakan insentif yang sudah berjalan, khususnya yang menyasar kendaraan elektrifikasi. Ia menekankan insentif tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan penjualan jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat fondasi industri dalam jangka panjang. “Kebijakan insentif terutama pada model elektrifikasi yang ada saat ini tentu perlu kita evaluasi bersama ya, terkait bagaimana dampaknya pada market secara keseluruhan,” bebernya. “Lebih dari itu, kebijakan yang diluncurkan baiknya tidak hanya berdampak positif pada market tetapi juga industri otomotif secara keseluruhan. Sehingga pertumbuhan demand masyarakat bisa sejalan dengan pertumbuhan industri nasional,” lanjut Ernando. Baca juga: Outlook Ekonomi 2026: Di antara Risiko Fiskal dan Iklim Pandangan senada disampaikan pabrikan Jepang lainnya, Honda. Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy. Ia memandang insentif pemerintah dapat menjadi faktor penting yang membantu konsumen untuk mengambil keputusan pembelian kendaraan, khususnya saat kondisi pasar sedang melemah. “Honda melihat insentif sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong permintaan dan mempermudah keputusan pembelian kendaraan,” katanya. Namun pencapaian volume hingga 1 juta unit tetap perlu dikaji lebih lanjut karena dipengaruhi kondisi ekonomi dan daya beli. Insentif pemerintah dapat membantu menjaga momentum industri saat pasar melemah. Ke depan, kami yakin pemerintah memiliki kebijakan dan pertimbangan tersendiri dalam menentukan arah dan bentuk insentif yang paling tepat bagi industri otomotif nasional,” tutur Billy. Billy menambahkan, pelaku industri pada dasarnya menaruh harapan besar terhadap arah kebijakan pemerintah ke depan. Pemerintah memiliki pertimbangan menyeluruh dalam merumuskan insentif agar selaras dengan tujuan jangka panjang industri dan pertumbuhan ekonomi nasional. Baca juga: Menko Airlangga Isyaratkan Tak Ada Insentif untuk Otomotif pada 2026, Kenapa?


(prf/ega)