Hakordia 2025, Puan Ingatkan Pejabat Perempuan Pakai Uang untuk Kepentingan Rakyat

2026-02-06 15:49:56
Hakordia 2025, Puan Ingatkan Pejabat Perempuan Pakai Uang untuk Kepentingan Rakyat
JAKARTA, - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh pejabat pemerintah, khususnya dari kalangan perempuan untuk menggunakan uang negara dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat.Pesan tersebut disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) yang jatuh setiap 9 Desember."Uang negara haruslah digunakan untuk kepentingan semua rakyat. Uang negara haruslah digunakan untuk membuat rakyat sejahtera," ujar Puan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa .Baca juga: Hakordia 2025, Pukat UGM: Penanganan Kasus Korupsi Tetap Berjalan tapi Selektif Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menjadi musuh bersama.Sebab, tindakan tercela tersebut hanya akan menghadirkan penderitaan untuk rakyat."Ketika uang negara diselewengkan, rakyatlah yang paling menderita, dari sekolah yang roboh, obat yang mahal, sampai pelayanan publik yang tersendat," jelas Puan.Dalam keterangannya, Puan mengingatkan bahwa langkah kecil apapun yang diambil oleh pemangku kebijakan, haruslah membawa Indonesia menjadi lebih baik. Tak terkecuali dalam hal tata kelola yang bersih dan berkeadilan.Baca juga: Prabowo Direncanakan Beri Sambutan pada Hakordia 2025 di Yogyakarta"Untuk itu, di Hari Antikorupsi Sedunia ini, mari kita teguhkan komitmen bersama, perempuan berintegritas, Indonesia berintegritas. Satukan aksi, basmi korupsi," pungkasnya.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-06 15:49