Ragam Kebijakan Kemenhub Jelang Nataru di Sektor Darat

JAKARTA, - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan 13 kebijakan sebagai landasan operasional angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.Adapun 13 kebijakan tersebut meliputi semua sektor, dari darat, laut, udara, serta perkeretaapian.Kebijakan itu tertuang dalam bentuk keputusan menteri, kesepakatan lintas kementerian/lembaga, keputusan dan instruksi direktur jenderal, serta lima kebijakan kementerian/lembaga (K/L) terkait.Baca juga: Awas Macet, Mobilitas Libur Akhir Tahun Diperkirakan Naik 2,71 Persen“Kebijakan tersebut mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan e-ticketing kapal penumpang, diskon tarif kebandarudaraan dan layanan operasional bandara, pembentukan posko perkeretaapian, serta SKB stimulus untuk BUMN sektor transportasi,” ujar Dudy dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral 2025, Senin .KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN Truk sumbu 3 dan angkutan berat dilarang melintas jalur Puncak selama musim mudik dan arus balik Lebaran 2025.Khusus di sektor darat, kebijakan yang diterapkan berupa pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan melalui pembatasan operasional angkutan barang, penerapan contraflow, serta one way.Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5148 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026.Baca juga: Daftar Mobil Matik di Bawah Rp 250 Juta di Akhir Tahun 2025Dudy berharap kebijakan-kebijakan tersebut didukung oleh sinergi antarkementerian dan lembaga, Polri, TNI, BMKG, pemerintah daerah, BUMN, operator transportasi, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.Dok. PT Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama.“Koordinasi dan sinergi lintas sektoral antarkementerian dan lembaga menjadi hal yang sangat krusial guna memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam serta operasional di lapangan berlangsung aman dan terkendali,” kata Menhub Dudy.


(prf/ega)