BP Tapera Dorong Pekerja Informal Jadi Target Utama KPR Subsidi FLPP

JAKARTA, – Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memasuki fase percepatan yang kritis.Di tengah ambisi pemerintah untuk meningkatkan jumlah penyaluran secara historis, BP Tapera mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan akses pembiayaan yang harus segera diatasi: minimnya keterlibatan pekerja nonformal.Baca juga: Ada Usulan, Renovasi dan Bangun Rumah Bisa Pakai KPR SubsidiDeputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, menekankan bahwa pertumbuhan penyaluran FLPP ke depan sangat bergantung pada keberanian pengembang dan bank penyalur untuk menyasar kelompok yang selama ini dianggap berisiko tinggi.“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income (berpenghasilan tidak tetap). Kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP semakin luas,” ujar Doddy, dikutip dari Antara, Minggu .Sejak 2010, Pemerintah telah mengucurkan lebih dari Rp 141 triliun dana FLPP untuk 1,81 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).Namun, dari total penyaluran tersebut, porsi pekerja non-fix income masih sangat rendah, yakni hanya 13,03 persen.Baca juga: Pinjol dan Paylater Ganjal MBR Lolos KPR SubsidiAngka ini menjadi ironi mengingat sektor informal mendominasi lapangan kerja di Indonesia.Rendahnya porsi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar dana FLPP masih terserap oleh pekerja formal (berpenghasilan tetap), yang memiliki kemudahan akses KPR tradisional.Tahun 2025 menjadi tahun paling ambisius bagi program FLPP meningkat signifikan menjadi 350.000 unit, naik hampir 60 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Kenaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) setiap tahunnya menjadi bukti bahwa FLPP adalah program prioritas nasional lintas pemerintahan yang didukung penuh oleh negara.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah mewujudkan keadilan sosial.Baca juga: Purbaya: Hanya 100 Calon Debitur KPR FLPP yang Benar-benar Butuh Pemutihan"Rumah Subsidi harus tersebar di seluruh penjuru negeri ini, demi mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat," tutur Ara.Untuk mencapai target 350.000 unit dalam sisa waktu dua bulan ini, BP Tapera mendorong percepatan dari sisi pembangunan rumah dan persetujuan KPR.Selain itu, Doddy Bursman juga meminta pengembang meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur agar MBR, termasuk pekerja informal, mendapatkan hunian yang benar-benar layak dan bermartabat.Pengembangan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan minim risiko bagi pekerja nonformal kini menjadi kunci utama BP Tapera dan Kementerian PKP dalam menuntaskan backlog perumahan.


(prf/ega)