Menko PMK Pastikan Pemerintah Punya Anggaran untuk Penanganan Bencana Sumatera

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk penanganan bencana di Sumatera.Kepastian tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinator Tingkat Menteri terkait Percepatan Penanganan Bencana Sumatera, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu ."Bapak Presiden juga menjamin bahwa pemerintah mempunyai anggaran yang memadai untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Pratikno dalam konferensi pers usai rapat, Rabu , dikutip dari Kompas TV.Baca juga: Prabowo Bolak-balik Jakarta-Sumatera demi Pulihkan Kondisi PascabencanaPratikno melanjutkan, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki cakupan yang sangat luas.Kerusakan yang diakibatkan banjir bandang dan tanah longsor di ketiga provinsi tersebut juga bervariasi."Ada yang sangat berat, sangat terisolir, tetapi ada yang juga relatif kurang terisolir, dan dampaknya juga tidak terlalu berat. Jadi memang bervariasi," ujar Pratikno.Oleh karena itu, perkembangan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat juga bervariasi.Baca juga: Mensos: Sudah Lebih dari Rp 100 Miliar yang Kami Salurkan untuk Bencana SumateraNamun, penanganan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Mulai dari terbukanya akses jalan, pemulihan listrik, hingga distribusi logistik.Pratikno pun kembali menegaskan, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional.Semua kementerian/lembaga, kata Pratikno, terus turun dalam penanganan banjir dan longsong di tiga provinsi tersebut."Sebagaimana Bapak Presiden sampaikan ini adalah prioritas nasional. Oleh karena itu semua K/L juga menempatkan pemulihan bencana, bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, sebagai prioritas nasional," ujar Pratikno.Baca juga: Wamenkes Ungkap Korban Bencana Sumatera Kekurangan Air Bersih dan Obat DiareANTARA FOTO/Yudi Manar Foto udara permukiman warga terdampak banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu . YLBHI dan Greenpeace menuntut Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan ESDM bertanggung jawab atas bencana di Sumatera.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah memiliki anggaran untuk penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Anggaran untuk penanganan dan pemulihan tersebut berasal dari kebijakan efisiensi yang diterapkannya sejak awal tahun 2025."Sekarang saatnya kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan uangnya ada. Justru karena pemerintah yang saya pimpin melakukan penghematan ratusan triliun rupiah, saya diserang dan dimaki-maki, disebut bahwa efisiensi ini salah," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, Senin .Baca juga: Anies Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan Korban Bencana SumateraDalam sidang kabinet paripurna itu, Prabowo menyinggung pihak-pihak yang memprotes kebijakan efisiensi anggaran.


(prf/ega)