SNI Wajib dan Kebijakan Anti-dumping Bikin Industri Keramik Menggeliat

2026-02-04 19:36:50
SNI Wajib dan Kebijakan Anti-dumping Bikin Industri Keramik Menggeliat
JAKARTA, - Industri keramik nasional kembali menunjukkan kebangkitan sepanjang 2025.Sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari Anti-dumping, Safeguard, hingga penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib, dinilai bisa memberikan dorongan besar bagi pemulihan sektor ini.Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, menyampaikan tiga kebijakan pro-industri dalam negeri tersebut menimbulkan multiplier effect yang positif pada pelaku industri.Baca juga: SNI Wajib Dorong Keramik Lokal Kuasai Pasar dalam NegeriSHUTTERSTOCK/AYDO8 Ilustrasi ubin keramik. “Tahun ini terdapat tambahan kapasitas produksi baru hingga 25 juta meter persegi dan berhasil menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja baru,” ujar Edy lewat keterangan pers, Sabtu .Efek lanjutan dari meningkatnya kapasitas produksi tersebut adalah kemampuan industri nasional untuk sepenuhnya menggantikan keramik impor, yang sebelumnya mencapai 80 juta meter persegi per tahun.Menurutnya, kabar baik lainnya adalah para importir kini bersinergi dengan produsen lokal melalui skema Original Equipment Manufacturing (OEM).Dengan konsep ini, importir tidak lagi harus mendatangkan produk dari luar negeri, tetapi bekerja sama dengan pabrikan dalam negeri untuk memproduksi keramik dengan merek mereka sendiri.Baca juga: TKDN dan Program 3 Juta Rumah Diharapkan Bisa Topang Industri Keramik dari Tarif Trump“Hampir 90 persen importir besar yang bonafid telah menandatangani kontrak OEM dengan industri keramik nasional, dan mereka mengaku lebih puas dibanding mengimpor sendiri,” jelasnya.Industri keramik nasional menawarkan sejumlah kelebihan yang membuat konsep OEM semakin diminati.Beberapa di antaranya yaitu, pertama, kepastian suplai dan ketepatan waktu pengiriman, sehingga tidak ada keterlambatan akibat proses logistik internasional.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#2

Dalam pembukaan forum yang berlangsung di Hedley Bull Lecture Theater 3 tersebut, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq juga menekankan bahwa pembudayaan Bahasa Indonesia tak lagi hanya menjadi urusan domestik, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi diplomasi yang relevan di tengah perubahan geopolitik kawasan.Ia menyebut bahwa posisi Indonesia dan Australia yang semakin strategis dalam dinamika Indo-Pasifik membuat penguatan bahasa menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.Menurutnya, kedua negara tidak hanya berbagi kedekatan geografis dan hubungan diplomatik yang panjang, tetapi juga berada pada simpul penting ekonomi masa depan.Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dan Australia sama-sama memiliki peran besar dalam rantai pasok mineral strategis yang menjadi tulang punggung transisi energi dan industri berkelanjutan. Situasi ini menempatkan kerja sama kedua negara bukan semata hubungan bilateral, tetapi bagian dari arsitektur geoekonomi global.Di atas fondasi itulah, bahasa dan pendidikan dipandang sebagai jembatan yang memperkuat kemitraan jangka panjang. Penguasaan Bahasa Indonesia di Australia maupun peningkatan pemahaman budaya di kedua belah pihak diyakini mampu memperluas ruang kolaborasi, mulai dari dunia akademik, industri, hingga diplomasi publik.“Saya hadir mewakili Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mu’ti dalam acara Kongres Pertama Bahasa Indonesia ini untuk menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat peran Bahasa Indonesia di kawasan regional dan global melalui diplomasi pendidikan dan kebudayaan,” tegasnya.

| 2026-02-04 19:19