Hadiri Forum MIKTA di Korea Selatan, Puan Angkat Isu Perdamaian Palestina dan Sudan

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengangkat isu perdamaian dunia, termasuk Palestina dan Sudan, dalam forum 11th MIKTA Speakers' Consultation di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Rabu .Untuk diketahui, MIKTA merupakan grup negara-negara middle power beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korsel, Turkiye, dan Australia. Adapun MIKTA Speakers' Consultation adalah forum konsultasi bagi Ketua Parlemen anggota MIKTA.Forum ke-11 tersebut digelar di Korea Selatan sebagai tuan rumah dan dipimpin Ketua Majelis Nasional Republik Korsel Woo Won-shik yang memegang posisi Ketua Parlemen MIKTA 2025.Sesi pertama forum mengusung tema “Inter-Parliamentary Cooperation on Peacebuilding and Humanitarian Assistance” untuk membahas kerja sama antarparlemen dalam pembinaan perdamaian dan bantuan kemanusiaan.Baca juga: IZI Kirim 189,7 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza lewat Mesir"Izinkan saya memulai dengan menyadari betapa beratnya momen ini. Di sekitar kita, persaingan antarnegara adidaya semakin meningkat, penggunaan kekuatan menjadi hal yang normal, dan ruang untuk menahan diri semakin rapuh," ujar Puan dalam keterangan resminya, Rabu .Lebih lanjut, ia membicarakan masalah kemanusiaan yang telah berlangsung lama di Palestina serta konflik Sudan yang baru-baru ini terjadi. "Dalam situasi ini, konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, Yaman, dan di belahan dunia lainnya bukanlah berita yang jauh dari topik utama, tetapi menuntut kita untuk segera mengambil langkah nyata dan menyelesaikannya," tegas Puan.Menurutnya, tantangan yang dihadapi kali ini berbeda karena bukan berkaitan dengan jumlah korban, tetapi risiko eskalasi.Baca juga: Prabowo Bertemu MBZ, Bahas Eskalasi Timur Tengah hingga Dinamika GlobalOleh karena itu, Puan menilai bahwa anggota MIKTA harus memperkuat manajemen krisis dan membangun kepercayaan. "Realitas ini mengingatkan kita bahwa insting pertama kita haruslah deeskalasi dan dialog yang kredibel, bukan upaya terakhir yang diambil terlambat," ucapnya. Puan menegaskan, parlemen bukanlah pengamat dalam pembangunan perdamaian, melainkan pihak yang berperan mengubah komitmen menjadi undang-undang (UU), anggaran, dan pengawasan agar perdamaian dapat terus terjaga. "Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh," jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.Baca juga: Puan: Dalam Berpolitik Kita Harus Bisa Melihat Semua KepentinganDok. Istimewa Ketua DPR RI Puan Maharani bicarakan Palestina dan Sudan dalam forum 11th MIKTA Speakers' Consultation di Seoul, Korea Selatan, Rabu .Dalam aspek pembangunan perdamaian atau peacebuilding, Puan menekankan bahwa inklusi harus dibangun sejak awal.Ia menyebut, komunitas lokal, perempuan, dan pemuda harus membantu merancang, mengimplementasikan, dan meninjau program-program pembangunan perdamaian. 


(prf/ega)