Takut Akreditasi Jelek, Ada Sekolah Tak Laporkan Kerusakan Bangunan

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melihat ada sekolah-sekolah yang tidak mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena takut mempengaruhi akreditasi.Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mencontohkan salah satu kejadian di mana sekolah diminta mengisi data kondisi sekolah.Setelah dilihat dari apa yang diisi di Dapodik jumlah sekolah yang dalam kondisi baik cukup banyak dibanding sekolah yang rusak sedang dan berat.Namun, lanjut Suharti, kondisi di lapangan berbeda jauh karena ternyata jumlah sekolah yang rusak lebih banyak dari yang ada di Dapodik karena sekolah khawatir melaporkan kondisi sesungguhnya akan mempengaruhi akreditasi sekolah."Di lapangan, ada dua kondisi yang rusak dianggap bagus (saat mengisi Dapodik) katanya takut nanti kalau akreditasi menjadi buruk kalau ditulis rusak," kata Suharti dikutip dari akun YouTube Kemendikdasmen, Selasa .Selain itu, juga ada sekolah yang sengaja menulis di Dapodik bangunan sekolahnya rusak padahal tidak mengalami kerusakan demi mendapatkan dana bantuan renovasi.Suharti pun mengingatkan bahwa sebenarnya pengisian Dapodik harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai kondisi lapangan.Baca juga: Kemendikdasmen Sederhanakan Kurikulum Pembelajaran di Daerah Terdampak Bencana Sumatera"Kita perlu sama-sama yakinkan bahwa data yang dilaporkan siapapun yang mengentry siapapun yang memvalidasi datanya harus betul-betul valid sesuai kondisi lapangan," ujarnya.Suharti juga mencontohkan bahwa ada sekolah yang mengisi data Dapodik benar namun ternyata kondisi yang dilaporkan perlu segera diperbaiki.Misalnya sekolah di Maluku Utara yang dilaporkan hanya memiliki 62 siswa dengan jumlah guru mencapai angka 30 orang sehingga memang perlu perbaikan."Betul memang gurunya segitu, tapi apa perlu sebanyak itu?" ucap Suharti.Oleh karena itu, Kemendikdasmen, kata Suharti, akan melakukan penjaminan mutu atau quality assurance untuk data-data pendidikan.Dalam prosesnya juga akan melibatkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan semua informasi yang diberikan valid."Jadi kita manfaatkan sama-sama. Sayang datanya sudah dikumpulkan, di sekolah-sekolah meng-entry data, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja sehingga kadang-kadang kebijakan menjadi salah," ujar Suharti," pungkas Suharti.Baca juga: Kemendikdasmen: 78 Persen Anak yang Masuk PAUD Lebih Punya Kesiapan Kognitif


(prf/ega)