PDIP Akan Kaji Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD

BANDUNG, - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan mengkaji usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal kepala daerah yang dapat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Hasto mengatakan, kajian harus dilakukan agar sistem pemilihan dapat bermanfaat bagi masyarakat.“Ya, PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto usai acara Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDIP di Bandung, Jawa Barat, Minggu .Baca juga: Mengembalikan Pembiayaan Pilkada kepada APBNHasto juga mengatakan, terlepas dari sistem pemilihan, siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah harus mampu menghasilkan keputusan politik dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan.“Karena itu adalah aspek masa jabatan yang dijamin 5 tahun memerlukan basis legitimasi dari rakyat sehingga kemudian mendapatkan dukungan dari rakyat,” ujarnya.Sebelumnya diberitakan, Bahlil mengusulkan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD dalam Pemilu berikutnya dalam HUT Partai Golkar malam ini.Sejatinya, usulan itu kerap disampaikan Bahlil di berbagai kesempatan.Misalnya, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di salah satu hotel di Kendari, Minggu .Menurut Bahlil, pemilihan gubernur ataupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitusi.Baca juga: Prabowo Pertimbangkan Usulan Bahlil Agar Kepala Daerah Dipilih Langsung DPRD“Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga," ungkap Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra.


(prf/ega)