Pemprov Aceh Surati PBB, Ini Respons Legislator Aceh dan Mendagri

JAKARTA, - Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh II Nasir Djamil angkat bicara soal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) UNDP dan UNICEF.Menurutnya, upaya yang diambil Mualem itu semata-mata atas dasar misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak sanggup menangani bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat."Surat itu mengandung misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa pusat tidak sanggup menangani tiga provinsi yang mengalami banjir besar dan tanah longsor. Indonesia memiliki sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab," ujar Nasir kepada Kompas.com, Selasa .Baca juga: Anggota DPR Sebut Pemprov Aceh Tak Berwenang Minta Bantuan Asing: Kewenangan PusatIa juga menilai, surat dari Mualem untuk UNICEF dan UNDP bukan untuk menyudutkan pemerintah pusat.Apalagi, dua lembaga di PBB tersebut memang mempunyai agenda di Aceh setiap tahunnya."Karena itu, sangat wajar kalau pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang di bawah naungan PBB itu untuk membantu menanggulangi pascabencana di Sumatera dan Aceh khususnya," ujar Nasir.Oleh karena itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap otoritas di Indonesia tidak mempersulit bantuan dari pihak luar untuk penanganan bencana di Sumatera."Solidaritas kemanusiaan antar warga negara tidak mungkin dicegah. Pusat harus memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa terhibur dibantu oleh saudara-saudaranya se-Tanah Air dan juga dari luar negeri," ujar Nasir.Baca juga: Kemenkes Sebut Listrik di Aceh Mati 3 Jam Sekali, Alat RS Berisiko RusakDiketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyurati dua lembaga resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh."Secara khusus Pemerintah Aceh resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," kata Muhammad MTA dalam keterangan tertulisnya, Minggu .MTA menyebutkan, selain telah menyurati dua lembaga tersebut saat ini juga tercatat sekitar 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya sudah berada di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional.Baca juga: PKS Heran: Listrik Aceh Tamiang Nyala Saat Prabowo Datang, Mati Setelah Kunjungan UsaiKehadiran lembaga dan relawan tersebut diharapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung."Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini," ujar MTA.ANTARA FOTO/Bayu Pratama S ilustrasi banjir di Aceh UtaraSementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan mempelajari permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Pemprov Aceh telah menyurati dua lembaga resmi PBB, yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF, agar membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.Baca juga: 276.249 Siswa dan 25.936 Guru Terdampak Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar"Nanti kita pelajari," kata Mendagri Tito singkat di Kompleks Istana, Jakarta, Senin .Tito mengaku belum mengetahui soal permintaan bantuan yang diajukan Aceh kedua lembaga tersebut. Oleh karenanya, ia masih akan mempelajarinya lebih dahulu."Saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," ujar Tito.


(prf/ega)