Bupati Flores Timur Curhat di Seminar Kepala Daerah: Saya Bupati Rp 5 Miliar

LARANTUKA, - Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen menyebut dirinya sebagai 'Bupati Rp 5 Miliar' dalam seminar kebijakan fiskal nasional para kepala daerah se-NTT di Aula Hotel Asa Larantuka, Kamis .Sebagai salah satu daerah dengan kondisi fiskal rendah di NTT, Anton Doni Dihen menguraikan kondisi APBD yang terlampau sulit membiayai pembangunan di Flores Timur akibat adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).Baca juga: Dana TKD untuk Bali Dipotong Rp 1,7 Triliun, Koster Minta Bupati Tetap Jalankan ProgramIa menyoroti beberapa kebijakan pusat yang belum sepenuhnya berpihak kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah.Dengan anggaran daerah terbatas, kemudian sebagian besar sudah habis untuk kebutuhan wajib seperti gaji pegawai dan operasional dasar, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa menjalankan kegiatan secara maksimal."Kemarin saya perhatikan urusan saya, dan mudah-mudahan teman-teman dari daerah lain juga share, bahwa dana alokasi umum sampai dengan DAK itu ruang fiskal yang tersisa buat saya sebagai Bupati Flores Timur itu dananya sampai Rp 5 miliar," ujar Anton.Baca juga: Purbaya Minta Daerah Buktikan Perbaikan Sebelum Revisi Pemotongan TKDBahkan, lanjut Anton, ada OPD yang hanya menerima dana sekitar Rp15 juta sampai Rp 30 juta per tahun.Penerimaan ini dinilai terlampau kecil untuk menjalankan program kerja."Jadi saya ini bupati dengan judul bupati Rp 5 miliar, uang tersisa Rp 5 miliar untuk belanja semua OPD," pungkasnya.Ia berharap ada dialog serius antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari jalan keluar.Termasuk melalui peningkatan dukungan fiskal dan kebijakan afirmaai untuk daerah berpendapatan rendah seperti NTT.Baca juga: TKD Dipangkas, Wagub Kalteng Minta Daerah Gali Potensi Pendapatan BaruSebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan pemerintah sempat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk 2026.Purbaya mengatakan, pemerintah pusat mengurangi anggaran TKD tahun depan karena menemukan banyak penyelewengan penggunaan anggaran TKD oleh pemerintah daerah (pemda).Untuk diketahui, alokasi anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 649,99 triliun.Jumlah itu berkurang Rp 269 triliun dibanding alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.Kemudian dalam prosesnya, pemerintah menambah anggaran TKD 2026 sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.Namun jumlah tersebut masih di bawah alokasi APBN 2025.Artikel ini telah tayang di Pos-Kupang.com dengan judul Keluh Kesah Bupati Flores Timur: Saya Bupati Rp 5 Miliar.


(prf/ega)