Eks Hakim MK: Kejaksaan Harus Jadi Motor Penggerak Penerapan KUHP Baru 2026

Jakarta - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan menilai Kejaksaan harus menjadi ujung tombak dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku pada Januari 2026.Ia menekankan, tanpa persiapan yang matang dan koordinasi lintas lembaga penegak hukum, implementasi KUHP baru berpotensi menimbulkan kekacauan di lapangan.Pernyataan itu disampaikan Maruarar menanggapi langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan pidana kerja sosial, salah satu bentuk hukuman baru dalam KUHP nasional.Advertisement“Langkah kerja sama Kejati Jabar ini sangat baik sebagai persiapan awal. Namun, seharusnya persiapannya tidak hanya terbatas pada pidana tambahan kerja sosial saja. Pemerintah, termasuk Kejaksaan, harus benar-benar mempersiapkan penerapan KUHP baru ini secara menyeluruh,” ujar Maruarar di Jakarta, Selasa .Maruarar mengingatkan pentingnya pembelajaran dari masa lalu, khususnya saat pemerintah memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada awal 1980-an.Menurutnya, pada masa itu pemerintah secara masif menggelar pelatihan dan sosialisasi lintas lembaga, mulai dari hakim, jaksa, kepolisian, pengacara hingga akademisi hukum, agar semua pihak memahami substansi hukum yang baru secara seragam.“Ini yang harus dilakukan pemerintah sekarang, dan Kejaksaan dapat menjadi motor penggerak utamanya dalam menyongsong berlakunya KUHP yang baru,” jelas Maruarar.Ia menambahkan, keberhasilan implementasi KUHP baru akan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) penegak hukum serta konsistensi penegakan aturan di lapangan.  


(prf/ega)