Bahlil Tunggu Laporan KLH Soal Perusahaan Tambang-PLTA Diduga Picu Banjir Sumatera

JAKARTA, - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan masih menunggu laporan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait pemberhentian sementara operasional empat perusahaan yang diduga turut mengakibatkan banjir bandang dan longsor di Sumatera.Sebanyak dua perusahaan di antaranya adalah PT Agincourt Resources yang bergerak di pertambangan emas dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) selaku pengembang PLTA Batang Toru.“Saya belum mendapat laporan hasil daripada LH,” kata Bahlil saat ditemui di acara Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Kuningan, Jakarta, Senin .Baca juga: Soal Tambang Emas Penyebab Banjir, Wamen ESDM: Katanya Wilayah Kerjanya JauhAdapun Kementerian ESDM merupakan pihak yang berwenang mencabut izin usaha pertambangan (IUP).Bahlil menyatakan, pihaknya akan mengkaji temuan KLH setelah menerima laporan dan menentukan keputusan selanjutnya. “Saya dapat dulu baru saya kaji,” tutur Bahlil.Sebagai informasi, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menghentikan operasional empat perusahaan yang diduga berkontribusi pada banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara.Hanif mengatakan, pihaknya mengevaluasi delapan perusahaan yang diduga memperburuk kondisi lima daerah aliran sungai (DAS), yakni DAS Batang Toru, DAS Garoga, DAS Badili, DAS Aik Pandan, dan DAS Sibuluan."Empat (perusahaan) di antaranya kami lakukan penghentian operasional karena disinyalir berkontribusi cukup besar di dalam banjir di Batang Toru," ujar Hanif di Jakarta, Senin.Adapun KLH menjadwalkan pemeriksaan delapan perusahaan itu dalam dua hari, yakni hari ini dan besok, Selasa . “Hari ini empat perusahaan (diperiksa), besok empat perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan di dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru," kata Hanif.Temuan KLH sebelumnya mengungkap kegiatan bisnis perusahaan itu dilakukan dengan pembukaan lahan yang membuat sejumlah DAS tertekan. Pembabatan hutan itu memicu material kayu dan erosi dalam skala besar.“Dari overview helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, dalam keterangan resminya, Sabtu .Baca juga: Bagaimana Harga Bahan Pokok di Sumatera Pasca Banjir? Ini Penjelasan Mendag


(prf/ega)