DPR Kembali Bersidang, Bakal Bahas Polemik Utang Whoosh, BBM Swasta hingga Tunggakan BPJS

JAKARTA, - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali memulai masa sidang II tahun sidang 2025–2026, Selasa usai melaksanakan reses sejak Oktober lalu.Dalam masa sidang kali ini, DPR akan membahas sejumlah isu besar yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan rakyat, di antaranya polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh), pengadaan BBM di SPBU swasta, hingga rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.“DPR RI melalui alat kelengkapan dewan akan melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan masa sidang di Kompleks Parlemen, Selasa .Baca juga: DPR Lantik Fauqi Hapidekso Gantikan Gus Alam yang Meninggal Dunia Usai Kecelakaan MautMenurut Puan, langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan dan program pemerintah.Adapun sejumlah isu yang akan menjadi perhatian DPR antara lain penanganan bencana hidrometeorologi, kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande, serta penyelesaian status kewarganegaraan anak-anak hasil kawin campur.Selain itu, DPR juga akan mengawasi percepatan akses internet di pelosok desa, pencapaian target swasembada pangan dan energi, serta pelaksanaan berbagai program sosial dan pembangunan, seperti program makan bergizi, program magang nasional, dan program pembangunan tiga juta rumah.Baca juga: DPR Pastikan Awasi Kualitas Penyelenggaraan Haji 2026 Usai Ongkos TurunDari sisi ekonomi dan energi, DPR juga akan menyoroti pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan peran SPBU swasta, serta mengevaluasi kebijakan penempatan uang negara di bank milik pemerintah dan dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan.“Termasuk penyelesaian utang kereta cepat Whoosh Indonesia–Cina,” kata Puan.Politikus PDI-P itu menegaskan DPR berkomitmen menjalankan fungsi check and balances terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran pemerintah.Menurutnya, setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja dengan pemerintah harus benar-benar ditindaklanjuti.“DPR RI dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI,” tegas Puan.Baca juga: Buka Masa Sidang, Puan Klaim Anggota DPR Terjun Langsung ke Rakyat Selama ResesDia pun mengingatkan para anggota dewan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi memperjuangkan kepentingan rakyat.“Kepada anggota dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja, menjalankan kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.


(prf/ega)