Rapat di DPR, Menteri Ara Lapor Kabupaten Bogor Penduduk Miskin Terbanyak

2026-02-02 23:57:51
Rapat di DPR, Menteri Ara Lapor Kabupaten Bogor Penduduk Miskin Terbanyak
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berbicara soal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditargetkan pihaknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menyinggung data BPS terkait kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk terbanyak hingga persentase penduduk miskin tertinggi di RI.Mulanya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengapresiasi penyerapan anggaran Kementerian PKP yang dianggap tinggi dibandingkan dengan mitra kerja Komisi V lain. Roberth juga menyinggung program yang diusung Kementerian PKP apakah juga menjangkau daerah Papua.Dalam rapat ini, Menteri Ara meminta Dirjen Kawasan Permukiman PKP, Fitrah Nur, menyampaikan data statistik dari BPS. Ditampilkan 100 kota atau kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, Kabupaten Bogor berada di peringkat pertama dengan 401,86 ribu jiwa."Tadi tadi saya minta sampaikan Pak Fitrah, yang kriteria dari BPS tadi. Tolong ditampilkan mulai aja dari yang paling miskin, kabupaten/kota paling miskin. 100 kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbesar paling tinggi Kabupaten Bogor, Pak, 401 ya," kata Ara di Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu .Ara lantas mengungkit Presiden RI Prabowo Subianto hingga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tinggal di wilayah itu."Bapak Prabowo tinggal di situ, Bapak SBY tinggal di Kabupaten Bogor. Jumlahnya segitu Pak," kata Ara.Ia lantas memaparkan data BPS terkait 100 kabupaten atau kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Hasilnya, wilayah Papua mendominasi di urutan teratas."Saya juga berharap pimpinan kalau boleh nah ini, Pak Roberth, Papua persentasenya miskin tertinggi. Saya diminta Presiden untuk memperhatikan yang persentasenya tertinggi juga bukan jumlahnya Pak," kata Ara.Ia mengatakan Kementerian PKP akan merujuk data untuk menjangkau program bantuan bagi warga. Ia menyebut Kementerian PU sebelumnya tak memakai data itu."Makanya kita nggak bisa hanya kriterianya tinggi tapi persentase juga. Lihat tuh, 1-20 itu Papuanya ada berapa. Jadi saya setuju sekali yang Pak Robert sampaikan itu dan kita sudah kriteria itu Pak," ujar Ara."Jadi ini kita pake data, ini datanya Pak Roberth. Jadi kita nanti pakai data ini untuk bagaimana mengatur itu dan saya tahu sebelumnya tidak pakai begini. Sebelum ini," tambahnya.Roberth Rouw membalas pernyataan Ara. Politikus NasDem itu menyebut soal 30 daerah tertinggal di RI yang mana didominasi wilayah Papua dan NTT."Data yang saya dapat, data statistik, data dari pemerintah, ada 30 daerah tertinggal di republik ini, 26 di Papua, 4 di NTT. Jadi cuma ada itu. Nanti saya kasih," ungkapnya.Ara akan mengakomodasi informasi dari Roberth Rouw. Ia berharap Kementerian PKP dan Komisi V DPR RI berkomitmen soal anggaran yang berpihak pada daerah tertinggal."Bayangkan 100 kabupaten kota dengan persentase penduduk termiskin tertinggi, persentasenya itu kalau kita baca itu 20 (urutan persentase penduduk miskin tertinggi), 1 NTT, 19 Papua," ujar Ara."Jadi saya setuju 100% ayo kita sepakati terbuka bagaimana politik anggaran DPR dan pemerintah berbasis data dan keberpihakan kepada orang miskin, daerah miskin tertinggal, kesenjangan. 100 persen saya sudah diperintahkan Presiden Prabowo melakukan itu," imbuhnya.Simak juga Video: BPS Ungkap Jumlah Penduduk Miskin Turun Jadi 23,85 Juta Orang[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#5

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-02-02 21:51