Energi 2026: Produksi Migas Dikejar, Transisi Tak Bisa Menunggu

JAKARTA, - Ketahanan energi Indonesia pada 2026 dinilai akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menahan penurunan produksi minyak dan gas bumi (migas), sembari menjaga laju transisi energi. Di tengah ketidakpastian global, keseimbangan antara pasokan migas dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi isu krusial bagi perekonomian nasional.Hal itu mengemuka dalam EITS Discussion Series VII 2025 bertema Pemantik Bisnis Sektor ESDM 2026, Dari Hilirisasi Hingga Transisi yang digelar di Jakarta, Senin .Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolin Wahjong mengatakan, sektor hulu migas masih menjadi pilar penting ketahanan energi nasional. Menurut dia, tren penurunan produksi yang berlangsung lebih dari satu dekade perlu segera dihentikan agar target pembangunan jangka panjang tidak terganggu.“Kita harus menghentikan penurunan produksi dan meningkatkan produksi selama era transisi energi sambil menargetkan net zero pada tahun 2060,” ujar Marjolin, dalam keterangannya, Senin.Baca juga: IPA Tegaskan Komitmen Dukung Kenaikan Produksi Migas RIDOK. EITS Diskusi EITS Discussion Series VII 2025 membahas tantangan ketahanan energi Indonesia menuju 2026.Ia memaparkan, permintaan energi nasional diproyeksikan terus meningkat hingga 2050. Permintaan gas diperkirakan naik hingga empat kali lipat, sementara minyak meningkat dua kali lipat. Di sisi lain, produksi migas domestik justru menurun. Kondisi ini berisiko memperlebar kesenjangan pasokan jika tidak direspons kebijakan yang pro-investasi.Dari perspektif investor, IPA menekankan pentingnya menjaga contract sanctity dan kepastian hukum. Industri hulu migas memiliki karakter high risk, high capital, dan high technology dengan siklus proyek yang bisa melampaui 30 tahun. “Stabilitas regulasi menjadi faktor penentu daya saing Indonesia,” kata Marjolin.Tenaga Ahli Kepala SKK Migas Muhammad Kemal menambahkan, optimalisasi lifting migas nasional menjadi prioritas strategis untuk menjaga pasokan energi, menekan impor, dan menopang penerimaan negara. Menurut dia, dinamika global menunjukkan pergeseran fokus dari ambisi keberlanjutan ke isu keamanan dan keterjangkauan energi.“Risiko underinvestment di sektor migas berpotensi memicu ketidakseimbangan pasokan dan tekanan harga energi,” ujar Kemal.Baca juga: Risiko Besar, Bos SKK Migas Sebut Pebankan Nasional Ogah Biayai Eksplorasi MigasData SKK Migas hingga November 2025 menunjukkan, penurunan produksi setara minyak nasional hanya sekitar 0,1 persen secara tahunan. Capaian ini ditopang peningkatan aktivitas eksplorasi dan pengembangan, termasuk kenaikan investasi eksplorasi sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Untuk 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 610 ribu barrel per hari dan lifting gas sekitar 5.500 juta kaki kubik per hari, dengan dukungan investasi hulu migas lebih dari 22 miliar dollar AS atau setara Rp 363 triliun. Menurut Kemal, target tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama.Di sisi transisi energi, Manager New and Renewable Energy Pertamina NRE Chandra Asmara menyebut gas alam masih berperan sebagai jembatan menuju sistem energi rendah karbon. Gas dinilai mampu menopang keandalan listrik di tengah keterbatasan EBT.“Emisi combined cycle gas turbine berada di kisaran 350–550 gram CO? per kilowatt jam, atau sekitar 50–70 persen lebih rendah dibandingkan PLTU batu bara,” ujarnya.


(prf/ega)