Ajakan Koalisi Politik di Tengah Bencana Sumatera

DI TENGAH gemuruh politik yang tak pernah benar-benar tidur, suara Puan Maharani datang seperti refleksi bangsa untuk merenung: ada saat ketika percakapan tentang koalisi politik harus berhenti, sebab bangsa sedang duka dilanda bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.Ketika perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu berucap pada pers bahwa: “urusan politik masih jauh”— ini bukan sekadar retorika, tapi seruan moral bahwa kekuasaan kehilangan maknanya ketika rakyat sedang berjuang bertahan hidup akibat bencana alam.Dalam lanskap demokrasi yang semakin pragmatis, pernyataan itu memperkuat pula bahwa stabilitas sosial adalah fondasi bagi stabilitas politik; negara tidak dapat membangun legitimasi tanpa memastikan rasa aman warganya.Ketika Puan menempatkan duka rakyat di atas wacana koalisi permanen, ia sesungguhnya menghidupkan kembali prinsip normatif yang kerap tergerus oleh ambisi elektoral: bahwa politik tidak boleh mendahului kemanusiaan.Jelas ini kepekaan filosofis yang langka dalam arena politik hari ini—kesadaran bahwa kekuasaan hanya sah sejauh ia berpihak pada mereka yang paling rentan.Dalam perspektif governance, sikap ini bukan romantisme, melainkan strategi moral untuk mempertahankan kepercayaan publik.Namun, realitas kekuasaan bergerak dengan ritmenya sendiri. Ketika gagasan koalisi permanen muncul dari kubu lain, ia merepresentasikan kebutuhan struktural pemerintahan: stabilitas, dukungan legislatif, dan konsolidasi politik.Ketika usulan itu disuarakan di tengah duka nasional, ia berubah menjadi simbol betapa sering politik berlari lebih cepat daripada denyut perasaan rakyat.Baca juga: Menguras Hutan Lalu Berkhotbah tentang PembangunanDi sinilah ketegangan itu mengeras—negara yang ingin stabil secara kelembagaan, tetapi berisiko kehilangan simpati moral jika gagal membaca konteks.Politik yang mengabaikan luka masyarakat, ibarat bangunan megah tanpa pintu: berdiri kokoh, tetapi terputus dari mereka yang seharusnya dilindungi.Sesungguhnya bahwa negara bisa dipahami sebagai entitas, yang harus mampu menanggalkan sementara ambisi-ambisi politiknya demi merawat luka rakyat ketika bencana menerpa.Pandangan ini menempatkan “respons kolektif” sebagai prioritas mutlak sebelum elite kembali berbicara tentang koalisi, kontestasi, atau pun kalkulasi kekuasaan.Dalam bingkai pemikiran tersebut, maka legitimasi lembaga politik tidak lahir dari retorika, melainkan dari kemampuan mereka hadir dalam situasi krisis.Ketika ia menggeser wacana dari perekat koalisi menuju solidaritas nasional, ia sebenarnya sedang menata ulang panggung politik agar kembali berpijak pada manusia yang sedang ditimpa nasib buruk.ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Sejumlah pengungsi antre bantuan sembako di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka,Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin . Banyaknya akses terputus akibat bencana dan wilayah perbukitan menyebabkan pendistibusian bantuan untuk korban bencana belum merata.Di tengah meningkatnya bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim, kebencanaan kini bukan lagi peristiwa insidental, melainkan realitas struktural yang membentuk wajah pemerintahan modern.Setiap kali banjir merendam desa-desa atau longsor mengubur kehidupan, negara diuji bukan hanya pada kemampuan teknisnya, tetapi pada sejauh mana pejabat publik selaras antara apa yang mereka ucapkan dan apa yang benar-benar mereka lakukan.Maka di sinilah respons Puan mendapatkan kekuatan akademisnya: ia berkorespondensi dengan preskripsi bahwa fase tanggap darurat adalah ruang di mana politik elektoral harus merunduk, memberi tempat bagi kemanusiaan untuk memimpin langkah.Refleksi itu menandai pula bahwa tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya soal aturan yang tertulis, tetapi juga kecakapan membaca suasana batin publik.Baca juga: Darurat Komunikasi Krisis Banjir Sumatera


(prf/ega)