Jawaban Menohok Purbaya usai Diminta Maruarar Sisakan Lahan Milik Kemenkeu untuk Rusun MBR

- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta sisa lahan di Rumah Susun (Rusun) ASN Kementerian Keuangan di Bali digunakan untuk membangun rusun serupa untuk masyarakat biasa.Hal ini disampaikannya di Denpasar, pada 25 November 2025, saat meninjau langsung rusun yang dibuat pemerintah untuk pegawai Kementerian Keuangan di Bali, di mana di sisi selatan rusun megah dengan luas tanah 4.000 meter persegi tersebut masih tersisa lahan.“Saya tanya katanya di sini warga sangat membutuhkan rumah susun, tidak punya lahan, nah saya lihat ada lahan di sana ya sudah saya minta siapkan proposal, tapi rusunnya jangan lagi buat ASN, tapi buat MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” kata Maruarar dilansir dari Antara.Rusun ASN Kementerian Keuangan sendiri berdiri di tengah kawasan elit Renon, Denpasar, dimana rusun terdiri dari beberapa gedung berlantai empat dengan total 120 kamar terbangun.Ara, sapaan akrab Maruarar, meminta selanjutnya di sisa lahan dibangun rusun yang sama indahnya untuk mengakomodir masyarakat dengan ketentuan MBR yang bekerja di dekat sana.Baca juga: Membandingkan Kebijakan Rumah Rakyat Zohran Mamdani Vs Maruarar SiraitSehingga, tak hanya masalah kebutuhan tempat tinggal yang terpecahkan namun juga mengurangi angka kemacetan sebab pekerja tidak perlu menggunakan kendaraan untuk bekerja sehari-hari.“Ini kan daerah elit, buat lah sekali-sekali rakyat ada di daerah elit, belum ada rumah buat rakyat di sini, kita buat desain yang bagus supaya rakyat bisa merasakan ada gunanya negara ini,” ujar Ara.Tak lama kemudian, usulan Menteri Ara itu kemudian ditanggapi oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menjawab, bahwa kewenangan membangun rusun ada di tangan atasannya.“Dia bukan bos saya, saya tidak perlu diarahkan oleh dia,” kata Purbaya ditemui di sela-sela peresmian Balai Diklat Keuangan Denpasar, dikutip dari KOMPAS TV, pada Sabtu 6 Desember 2025.Meski begitu, Purbaya mengakui bahwa pembahasan mengenai ide tersebut sudah pernah dilakukan.Baca juga: Maruarar Tantang Hendrar Priadi, Kawal 3 Juta Rumah Bebas KorupsiHanya saja, ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan masih akan memfokuskan pemanfaatan kawasan itu untuk memenuhi kebutuhan internal kementeriannya terlebih dahulu.Sesuai rencana, hunian vertikal yang dibangun di Bali ini diprioritaskan untuk pegawai Kementerian Keuangan yang belum mendapat tempat tinggal.Untuk diketahui, Kemenkeu membangun hunian yang diperuntukan khusus untuk pegawai Kemenkeu di Denpasar dengan anggaran Rp 54 miliar.Disinggung apakah rusun ini juga dapat ditempati masyarakat biasa, Purbaya menerangkan masih difokuskan untuk pegawai Kemenkeu.“Sebagian untuk pegawai Kemenkeu dulu nanti kita lihat seperti apa. Sebulan Rp 300 ribu untuk pembayaran kalau tidak hancur gedungnya, ini membayar untuk menjaga fasilitas mereka sendiri,” katanya.Rusun ini dibanguan untuk pegawai ASN Kemenkeu yang bertugas di Denpasar dengan luas bangunan 3.650,5 meter persegi dan terdiri dari 120 unit kamar dan total kapasitas hunian mencapai 480 orang.Baca juga: Kontroversi Maruarar Sirait Picu Kegaduhan Ekosistem PerumahanArtikel ini bersumber dari pemberitaan di KOMPAS TV dan Tribunnews berjudul:


(prf/ega)