Ancang-ancang Taiwan Hadapi Invasi China dan Bayang-bayang Perang

2026-01-31 07:47:48
Ancang-ancang Taiwan Hadapi Invasi China dan Bayang-bayang Perang
Otoritas Taiwan merilis panduan krisis dalam menghadapi ancaman bencana alam dan invasi China. Panduan tersebut dirilis saat ketegangan dengan China meningkat.Dilansir AFP, Jumat (21/11/2025), panduan itu dibagikan kepada jutaan rumah di seluruh wilayahnya. Panduan tersebut menjelaskan cara-cara menghadapi situasi krisis jika terjadi serangan udara dan bencana alam yang menghancurkan.Pemerintah Taipei mulai menyelipkan booklet berwarna oranye setebal 32 halaman itu ke bawah pintu rumah dan ke dalam kotak surat warganya sepanjang pekan ini. Upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi bahaya yang mungkin terjadi.Para pengkritik menyebut buku panduan krisis itu sebagai pemborosan uang pajak. Panduan berjudul 'Jika Terjadi Krisis' itu menjadi bagian dari upaya Presiden Taiwan, Lai Ching-te, untuk mempersiapkan 23 juta jiwa penduduk Taiwan menghadapi bencana atau konflik yang mungkin terjadi.Panduan tersebut memberikan saran tentang segala hal, mulai dari cara menyiapkan 'tas darurat' hingga apa yang harus dilakukan ketika sirene serangan udara berbunyi. Panduan itu juga berisi cara memberikan pertolongan pertama.Panduan tersebut juga memberikan peringatan soal 'pasukan asing yang bermusuhan' yang dapat menggunakan disinformasi untuk melemahkan tekad mereka dalam mempertahankan Taiwan jika China menyerang."Jika terjadi invasi militer ke Taiwan, klaim apa pun bahwa pemerintah telah menyerah atau bahwa negara telah dikalahkan adalah salah," tegas panduan krisis itu. Panduan krisis versi cetak terbaru itu menjadi momen pertama pemerintah Taiwan memiliki pedoman darurat dalam bentuk cetak untuk publik. Sebelumnya, panduan diterbitkan secara online."Salinan cetak memastikan bahwa para lansia di area-area pedesaan atau siapa pun yang tidak memiliki akses ke perangkat digital tetap dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan," kata Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, kepada para anggota parlemen.Pembagian panduan krisis itu disambut baik sejumlah warga Taiwan. Meski demikian, warga berharap situasi tetap aman."Saya berharap kita tidak akan pernah membutuhkannya, tetapi rasanya melegakan untuk memilikinya," kata seorang warga Taipei, Jay Tsai, yang berusia 31 tahun kepada AFP."Saya pikir ini cukup membantu. Ini mengingatkan kita untuk tetap waspada daripada bersikap seolah-olah tidak ada yang penting," ujar seorang tokoh masyarakat Taiwan, Chi Chien-han, yang berusia 43 tahun. Namun, ada juga warga yang melontarkan kritik. Seorang pemimpin komunitas, Chiang Chu-hsuan, yang berusia 60 tahun menganggap panduan semacam itu merupakan 'pemborosan uang' dan mengatakan Presiden Lai harus berusaha keras untuk 'menghindari perang'.Kritikan juga datang dari seorang legislator Taiwan, Yeh Yuan-chih, dari partai oposisi utama Kuomintang yang mengadvokasi hubungan lebih hangat dengan China. Yeh mempertanyakan biaya percetakan dan pengiriman booklet panduan krisis tersebut.China selama ini memandang Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya. Pada Oktober 2025, China menyatakan tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekerasan untuk 'menyatukan kembali' dengan pulau tersebut.China juga beberapa kali menggelar latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan tahun ini. Latihan militer juga sempat dilakukan Taiwan.Tonton juga Video: Militer Taiwan Gelar Latihan, Waspadai Serangan China[Gambas:Video 20detik]


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#1

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Salah satu implikasi penting dari penyesuaian tersebut adalah perubahan nama perseroan, dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Sementara itu, pelimpahan kewenangan persetujuan RKAP 2026 dan RJPP 2026-2030 kepada Dewan Komisaris dijalankan dengan tetap mengedepankan mitigasi risiko serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan seluruh keputusan RUPSLB merupakan bagian dari konsolidasi tata kelola perseroan agar semakin adaptif terhadap regulasi dan tantangan bisnis ke depan.Baca juga: Dana Rp 2,5 Miliar Digelontorkan, PGN Percepat Bantuan Banjir Aceh–Sumut“Penyesuaian yang disetujui pemegang saham bertujuan memastikan keselarasan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan,” ujar Fajriyah.PGN menilai, langkah strategis yang diputuskan dalam RUPSLB ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kepastian regulasi, memperkokoh struktur tata kelola, serta memastikan keberlanjutan kinerja jangka panjang. Upaya tersebut sejalan dengan mandat PGN sebagai subholding gas di bawah PT Pertamina (Persero), khususnya dalam mendukung ketahanan dan transisi energi nasional.

| 2026-01-31 07:13