Parkir Liar Marak di Yogya, Sultan HB X Siap Ambil Alih Jika Pemkot Kewalahan

YOGYAKARTA, – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X turut mengomentari maraknya parkir liar di Kota Yogyakarta.Sultan menegaskan bahwa pengelolaan dan penertiban parkir liar merupakan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta.Jika Pemkot dinilai tidak mampu menangani persoalan tersebut, pihaknya siap mengambil alih.Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, mengakui, Kota Yogyakarta memang membutuhkan fasilitas dan infrastruktur parkir yang memadai.“Yang jelas kami butuh infrastruktur parkir itu pasti,” kata Arif, Selasa .Baca juga: Daftar Mobil Listrik yang Bisa Dipakai Jakarta–Yogya Tanpa Isi DayaSebagai langkah awal untuk mengatasi parkir liar, Dishub Kota Yogyakarta berencana mengoptimalkan lahan-lahan potensial untuk dijadikan lokasi parkir, terutama menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).“Maka nanti saya akan rilis pada saat ops Nataru. Saya sudah ketemu dengan salah satu pemilik lahan di kota akan kita optimalkan untuk parkir di kawasan Malioboro,” kata dia.Menurut Arif, secara psikologis wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro cenderung memilih lokasi parkir yang paling dekat dengan tujuan wisata.Oleh karena itu, pengoptimalan ruang parkir di sekitar Malioboro menjadi prioritas.“Kami optimalkan ruang-ruang parkir di kawasan ini moga-moga Kridosono bisa kita fungsikan untuk parkir,” kata dia.Saat ditanya mengenai lokasi lain yang berpotensi dijadikan lahan parkir, Arif masih belum bersedia mengungkapkan secara rinci.Ia menyebut masih melakukan komunikasi dengan para pemilik lahan.“Nanti dulu, satu dua hari ini kami komunikasi dengan penguasa lahan-lahan, kan perlu ngobrol mereka mengelola parkir, banyak hal kemungkinan shuttlenya,” katanya.Sebelumnya, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menegaskan bahwa persoalan parkir liar harus segera ditangani oleh Pemkot Yogyakarta, khususnya menjelang lonjakan kunjungan wisata saat libur Nataru.Sultan menilai praktik parkir liar menjadi salah satu penyebab munculnya parkir “nuthuk”, yakni penarikan tarif parkir tinggi tanpa aturan yang jelas.


(prf/ega)