Warga Gunungsari Pati Tolak Tahura Gunung Muria, DLHK Pastikan Kebun Kopi Bisa Diakses

PATI, - Warga Desa Gunungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati menolak rencana penetapan Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Muria. Secara administratif, usulan Tahura Gunung Muria meliputi sepuluh desa di Pati: Medani, Sentul, Bageng, Klakah Kasihan, Klukaran, Siti Luhur, Jepalo, Jrahi, Gunungsari, dan Tanjungsari.Dari semua desa tersebut, Gunungsari menjadi satu-satunya yang menolak.Mereka khawatir, keberadaan Tahura akan membuat masyarakat kehilangan akses terhadap lahan hutan yang selama ini menjadi sumber penghidupan.Baca juga: Rumah Baca di Tengah Hutan, Tumbuhkan Cinta Konservasi pada Anak-Anak Tahura LampungUnun, salah seorang warga, menyebut bahwa kekhawatiran terbesar warga adalah masuknya investor besar ketika status hutan berubah menjadi tahura.“Adanya Tahura bisa mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi mendapatkan hasil dari hutan. Nanti banyak investor yang masuk,” ujarnya.Selain itu, Desa Gunungsari telah memiliki beberapa obyek wisata yang tengah dikembangkan melalui anggaran dari pemerintah desa.Baca juga: DPRD Bali Segel Pabrik Beton Milik Semen Tiga Roda di Pesisir Mangrove Tahura Ngurah RaiMasyarakat menilai, keberadaan Tahura justru berpotensi menghambat pengembangan wisata lokal.“Pemerintah Desa sudah menganggarkan pembangunan wisata. Karena itu masyarakat menolak Tahura di Desa Gunungsari,” tambah Unun.Kepala Desa Gunungsari, Sudadi, menegaskan bahwa warga lebih menginginkan skema perhutanan sosial dibanding penetapan Tahura.Masyarakat, kata dia, telah menggarap kawasan hutan itu sejak tahun 1965 dan kembali memperluas garapan pada periode 1988–1989.Saat tim terpadu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) datang, warga memasang spanduk bertuliskan penolakan.Beberapa di antaranya berbunyi: “Stop Diskriminasi Petani, Petani Lereng Gunung Muria Tolak Hutan Tahura,” serta “K.T.H Gunungsari Pulingan Menghendaki Perhutanan Sosial, HKM Hutan Kemasyarakatan.”“Tulisan itu disampaikan langsung kepada tim terpadu,” jelas Sudadi.Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA DLHK Jawa Tengah, Soegiharto, menjelaskan bahwa usulan Tahura berangkat dari rekomendasi para bupati di kawasan Muria, yakni Pati, Jepara, dan Kudus.


(prf/ega)