Industri Batu Bara RI Tertekan Imbas Kebijakan Energi Domestik China

2026-01-15 10:31:57
Industri Batu Bara RI Tertekan Imbas Kebijakan Energi Domestik China
JAKARTA, - Energy Shift Institute (ESI) menilai perubahan kebijakan energi China, seperti peningkatan produksi batu bara domestik, perbaikan logistik energi, dan percepatan transisi menuju energi bersih, memberi tekanan besar terhadap industri batu bara Indonesia.“Perusahaan maupun pemerintah harus menyadari bahwa risiko yang dihadapi Indonesia bukan lagi bersifat sementara, melainkan struktural yang berasal dari perubahan kebijakan energi China,” ujar Pemimpin Riset Transisi Batu Bara ESI, Hazel Ilango, Rabu seperti dikutip dari Antara.Menurut Hazel, pergeseran struktural dalam pasar energi China membawa risiko jangka panjang bagi bisnis batu bara Indonesia.Baca juga: PTBA Ubah “Si Hitam” Batu Bara Jadi Produk Ramah Lingkungan buat Ketahanan PanganSelama ini, China menjadi pasar utama dengan menyerap sekitar 43 persen dari total ekspor batu bara Indonesia.Ia menilai, Indonesia tidak bisa mengatasi risiko tersebut hanya dengan menyesuaikan biaya, volume produksi, atau diversifikasi pasar ekspor.Industri dan pemerintah perlu menyiapkan strategi yang lebih mendasar untuk menghadapi perubahan global ini.Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya efisiensi industri batu bara di China. Kondisi itu membuat produsen batu bara Indonesia semakin sulit bersaing di pasar internasional.Baca juga: Bukit Asam Tumbuh di Tengah Tekanan Harga, Produksi Batu Bara Naik 9 Persen“Dengan produsen batu bara China menawarkan harga yang semakin kompetitif, pertanyaannya adalah sejauh mana eksportir batu bara Indonesia dapat menurunkan harga mengingat terbatasnya kemampuan mereka,” ujar Hazel.Kebijakan China untuk meningkatkan penggunaan batu bara domestik berkualitas tinggi juga berpotensi melemahkan pangsa pasar batu bara Indonesia dalam jangka panjang.Selain itu, transisi energi China turut memperkuat tekanan terhadap pasar batu bara. Lebih dari tiga perempat pertumbuhan permintaan listrik China pada 2024 bersumber dari energi bersih.Hazel menambahkan, melemahnya ekspor batu bara ke China bisa menimbulkan dampak fiskal dan ekonomi serius bagi Indonesia.Baca juga: Freeport Bakal Ganti PLTU Batu bara Jadi LNG, Targetkan Emisi Turun Lebih dari 30 Persen di 2030Batu bara masih menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara, dengan kontribusi lebih dari Rp 100 triliun pada 2023.“Jika tren penurunan ekspor berlanjut, pemerintah pusat dan daerah penghasil batu bara akan menghadapi penurunan penerimaan yang signifikan,” kata Hazel.


(prf/ega)

Berita Terpopuler

#3

Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengatakan sejak IASC beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025, lembaga itu telah menerima 343.402 laporan penipuan. Laporan tersebut menunjuk 563.558 rekening yang terkait aktivitas penipuan, di mana 106.222 rekening telah diblokir.Dari keseluruhan laporan, total kerugian yang dilaporkan korban mencapai Rp 7,8 triliun, sementara upaya pemblokiran dana berhasil menahan Rp 386,5 miliar.“Sejak awal beroperasi di tanggal 22 November 2024 sampai dengan 11 November 2025, IASC telah menerima 343.402 laporan penipuan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan ke IASC sebanyak 563.558 rekening dengan 106.222 rekening telah dilakukan pemblokiran,” ujar Hudiyanto lewat keterangan pers, Sabtu .Baca juga: Penipuan AI Deepfake Kian Marak, Keamanan Identitas Digital Diuji“Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp 7,8 triliun dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp 386,5 miliar,” paparnya. Menurut Hudiyanto, angka-angka itu memperlihatkan sejauh mana pelaku memanfaatkan platform digital untuk menjerat korban, mulai dari pinjaman online alias pinjol ilegal hingga tawaran investasi palsu, sehinggga penindakan masif diperlukan untuk melindungi konsumen.Sebagai bagian dari penindakan, Satgas PASTI kembali memblokir 776 aktivitas dan entitas keuangan ilegal, yang terdiri atas 611 entitas pinjaman online ilegal, 96 penawaran pinjaman pribadi (pinpri), dan 69 tawaran investasi ilegal.

| 2026-01-15 09:39