Adian Napitupulu: Jangan Beri Gelar Pahlawan pada Soeharto

JAKARTA, – Upaya pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai penolakan, termasuk di kalangan aktivis reformasi.Adian Napitupulu, tokoh yang ikut memperjuangkan tumbangnya Soeharto pada 1998, menilai tidak ada keteladanan yang bisa diambil dari Orde Baru.Baginya, tindakan dan kebijakan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan cara otoriter tidak layak diberikan gelar pahlawan oleh negara.“Gelar itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi keteladanan, kemudian ada banyak alat ukur ya segala macam. Nah, Soeharto apa ya?” ujar Adian saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu .Baca juga: Soal Suara Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Jokowi: Pro Kontra Biasa...Ketika pembangunan disebut sebagai alasan pemberian gelar, Adian menolak klaim tersebut.“Kalau gua pikir, siapapun bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya kemudian kita bilang apakah itu luar biasa, gua tidak lihat,” ujarnya.Ia mencontohkan pelanggaran kebebasan pers dan hak petani. Banyak media dibredel, dan Soeharto tidak bisa dikatakan sebagai presiden yang demokratis.Organisasi jurnalis, buruh, dan pemuda dibatasi pada satu wadah tertentu, sementara sistem partai politik hanya dibatasi dua partai ditambah Golongan Karya.“Artinya, kebebasan berorganisasi sebagai syarat demokrasi juga tidak tumbuh tuh di masa Soeharto,” kata Adian.Baca juga: Soal Pahlawan Nasional, Fadli Zon Sebut Soeharto Tak Pernah Terbukti Terlibat dalam Genosida 1965Ia juga menekankan catatan pelanggaran HAM yang luas selama rezim Soeharto, mulai dari peristiwa 1965, Petrus, Tanjung Priok, Talangsari, dan lain-lain.Pelarangan jilbab dan pembatasan kebebasan lain pun menurutnya menjadi bukti bahwa tidak ada dasar kuat untuk menyematkan gelar pahlawan.Adian mengingatkan dampak kebijakan Soeharto terhadap lingkungan. Lahan pertanian di Bogor, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diambil tanpa ganti rugi memadai.“Sampai tahun ’95 atau tiga tahun sebelum jatuhnya Soeharto, ada sekitar 57 juta hektar hutan yang dijadikan HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Kalau kita asumsikan setiap hektar ada 200 pohon besar yang ditebang, maka paling tidak ada sekitar 11 miliar pohon lebih yang ditebang. Itu atas nama negara yang diberikan kewenangannya oleh Soeharto sebagai kepala negara,” jelasnya.Menurut Adian, hal ini berdampak langsung pada kualitas udara dan iklim yang dirasakan masyarakat hingga kini. Ia menekankan pentingnya kesadaran sejarah bagi generasi muda.“Pohonnya ditebang tahun ’95, dampaknya terhadap kualitas udara kita sampai sekarang dong. Bahwa mereka tidak tahu terjadi penebangan pohon itu benar, tapi bahwa dampaknya mereka rasakan,” katanya.Kompasiana Komandan Grup A Paspampres Sjafrie Sjamsoeddin ketika mengawal Presiden ke-2 RI Soeharto saat berkunjung ke Bosnia pada 1995.


(prf/ega)