Jurus Purbaya Urai Aduan Usaha di Kanal Debottlenecking

JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk mengurai aduan pelaku usaha, dengan persoalan pembiayaan industri tekstil menjadi salah satu isu yang mencuat sejak kanal tersebut diluncurkan pada 16 Desember 2025.Hingga kini, Kanal Debottlenecking Satgas P2SP telah menerima 10 pengaduan dari pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, Purbaya secara langsung menangani dua aduan terbaru, masing-masing berasal dari PT Sumber Organik dan PT Mayer Indah Indonesia.“Silakan mungkin bisa menceritakan masalahnya Pak,” ujar Purbaya saat membuka sesi pengaduan di Kementerian Keuangan, Selasa .Aduan pertama berkaitan dengan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo, khususnya terkait Bantuan Layanan Sampah PSEL (BLSP).Adapun aduan kedua disampaikan oleh PT Mayer Indah Indonesia yang menghadapi persoalan pembiayaan serta piutang yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan.Dua kasus tersebut mencerminkan hambatan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan, sekaligus menjadi uji awal efektivitas kanal debottlenecking sebagai jalur penyelesaian lintas kementerian.Baca juga: Debottlenecking Dimulai, Purbaya Tangani Masalah Sampah dan TekstilManager PT Mayer Indah Indonesia Melisa Suria mengatakan, industri tekstil saat ini masih menghadapi tantangan yang kompleks. Selain tekanan dari masuknya produk impor, sektor ini juga kesulitan mengakses pembiayaan perbankan karena dinilai sebagai sunset industry.Melisa mengungkapkan, sejak awal September hingga Desember, perusahaannya telah mendatangi lebih dari 20 bank untuk mengajukan pinjaman modal kerja.“Mereka bilang itu adalah kebijakan bank swasta tersebut bahwa industri tekstil tidak bisa diberikan pembiayaan karena sudah terlalu bleeding (risiko tinggi), bahasanya seperti itu,” ujar Melisa di Kementerian Keuangan, Selasa .Penolakan pengajuan kredit tersebut membuat produsen tekstil lokal berada dalam tekanan, sementara biaya operasional terus berjalan.Baca juga: Purbaya Sebut Makin Banyak Kementerian Kembalikan Anggaran Tak TerserapMerespons kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2 triliun untuk memperkuat pembiayaan ekspor industri furnitur dan tekstil. Skema ini akan disalurkan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).Purbaya mengatakan, dana tersebut disiapkan untuk menjawab keterbatasan akses permodalan yang selama ini dihadapi pelaku usaha. Padahal, volume pembiayaan LPEI untuk sektor tersebut saat ini baru sekitar Rp 200 miliar.“Sebenarnya volume LPEI sekarang baru Rp 200 miliar. Mereka minta sampai Rp 16 triliun. Sekarang kami siapkan Rp 2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur. Jadi, mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen. Itu saya janjikan ke mereka,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa .Langkah ini diharapkan dapat membuka kembali akses pembiayaan bagi industri tekstil dan furnitur yang berorientasi ekspor.Baca juga: Purbaya Pertimbangkan Uang Sitaan dari Kejagung Dipakai untuk Jaga Defisit APBNPelaku usaha dapat mengakses Kanal Debottlenecking Satgas P2SP melalui laman:dengan login menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB).Setiap aduan diproses secara bertahap, dimulai dari analisis awal oleh Kelompok Kerja (Pokja) 2, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi di tingkat eselon II dan eselon I.Apabila belum terselesaikan, aduan dapat dieskalasi hingga Ketua Pokja 2 dan level menteri.Selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan langsung oleh kementerian atau lembaga terkait, dengan progres penanganan yang tetap dimonitor oleh Pokja 2.Baca juga: Purbaya Siapkan Kredit Rp 2 T Buat Industri Tekstil hingga Furnitur


(prf/ega)