16 PPPK Paruh Waktu Pamekasan Gagal Dilantik, BKPSDM: Ada yang Pilih Ikut Suami

PAMEKASAN, - Sebanyak 16 orang yang lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dipastikan tidak dilantik di Kabupaten Pamekasan, Selasa .Data yang dihimpun Kompas.com, total yang lulus PPPK paruh waktu di Kabupaten Pamekasan sebanyak 4.176. Mamun yang akan dilantik hanya 4160, setelah 16 orang di antaranya tidak mengusulkan Nomor Induk Pegawai (NIP).Baca juga: Nasib Abu-abu Tenaga Honorer di Magelang usai Gagal Jadi PPPK Paruh WaktuKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Saudi Rahman mengungkapkan, 16 PPPK paruh waktu tersebut sudah dipastikan tidak dilantik bulan ini.Dikatakan, dari 16 orang dua di antaranya meninggal dunia. Selebihnya mundur karena lulus PPPK di kementerian lain dan memilih ikut keluarga di luar Madura."Ada yang ikut suami karena bertugas di luar Pamekasan. Bahkan ada yang ikut keluarganya ke pulau jawa," katanya.Baca juga: 2.512 PPPK Paruh Waktu di Nunukan Akhirnya Dilantik, Bupati Akui TerlambatSaudi Rahman menyampaikan, dari 16 orang tersebut sudah tidak mengajukan usulan untuk mendapatkan NIP.Sehingga mereka tetap bisa mendaftar pada rekrutmen di kementerian lain.Sebab menurutnya, kalau sudah mendapatkan NIP dan memilih mundur tetap tidak bisa mengikuti seleksi PPPK di kementerian lain."Lebih aman tidak mengusulkan NIP. Biar mereka tetap bisa ikut pada kesempatan yang lain atau di rekrutmen departemen lain," ujarnya.Disampaikan, dari 4.160 PPPK paruh waktu akan bertugas di sejumlah sekolah dan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pamekasan.Di antaranya guru, tenaga teknis dan tenaga kesehatan.Sebanyak 4.160 PPPK paruh waktu direncanakan akan dilantik pada minggu ke tiga bulan ini."Kita masih mencari momen yang tepat," imbuh Saudi.Baca juga: Kisah Guru di Sumenep, Hampir 30 Tahun Mengajar Akhirnya Terima SK PPPK Paruh WaktuOrisa Sativa Nathifah, salah satu PPPK paruh waktu, mengaku mengundurkan diri karena sudah diterima sebagai PPPK di Kementerian Sosial."Saya mengundurkan diri karena sudah punya SK PPPK dari Kemensos," katanya.Dikatakan, saat dihubungi pihak BKPSDM Pamekasan, ia menjelaskan kalau sudah diterima di PPPK kementerian lain.Akhirnya disarankan untuk membuat surat pengunduran diri.


(prf/ega)