Insiden Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Negara Diminta Gunakan Pendekatan Empatik

JAKARTA, - Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra, Azis Subekti, meminta negara untuk hadir secara manusiawi dan empatik dalam menjaga perdamaian Aceh, bukan hanya melalui pendekatan keamanan.Azis menekankan, insiden pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh beberapa waktu lalu harus dibaca dengan kacamata yang lebih empatik."Insiden pengibaran bendera bulan bintang yang kemudian ditertibkan aparat TNI juga seharusnya dibaca dengan kacamata yang lebih empatik. Ia bukan semata persoalan simbol, melainkan ekspresi kegelisahan sosial yang belum sepenuhnya tertangani. Sejarah banyak wilayah pascakonflik menunjukkan bahwa ketika kesejahteraan tertinggal, simbol sering menjadi bahasa terakhir untuk menyampaikan rasa kecewa," ujar Azis kepada wartawan, Senin ."Karena itu, menjaga perdamaian Aceh tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan. Negara perlu hadir secara lebih manusiawi melalui pendekatan kesejahteraan yang konsisten dan berkeadilan," sambungnya.Baca juga: Soal Bendera GAM, PDIP Minta Negara Tetap Dahulukan Kemanusiaan di AcehAzis memaparkan, 20 tahun setelah Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki ditandatangani, Aceh telah membuktikan bahwa perdamaian adalah pilihan yang benar.Dia menyebut, di Aceh, senjata telah lama terdiam, kehidupan sosial perlahan pulih, dan pembangunan berjalan lebih terbuka."Namun, peringatan dua dekade perdamaian ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan nostalgia sejarah. Ia semestinya menjadi ruang refleksi bersama: sejauh mana negara benar-benar telah menepati janjinya kepada rakyat Aceh?" jelas Azis.Menurut Azis, perdamaian Aceh bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan janji politik dan moral negara.Dia menilai, perdamaian hanya akan benar-benar kokoh jika disertai rasa keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh rakyat.Tanpa itu, kata Azis, damai berisiko menjadi formal, tenang di permukaan, namun menyimpan kegelisahan yang tak terucap.Baca juga: PDI-P: Bencana di Aceh adalah Luka Seluruh Bangsa, Jangan Tarik ke Politik"Pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menyebut realisasi komitmen pemerintah pusat baru mencapai sekitar 35 persen patut dibaca sebagai suara lapangan yang jujur, bukan sekadar keluhan politik. Terutama terkait pemenuhan lahan bagi mantan kombatan, persoalan ini terus berulang karena birokrasi yang kembali ke titik awal setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan kementerian," katanya.Maka dari itu, Azis mengatakan, dalam konteks inilah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum penting untuk menuntaskan pekerjaan rumah sejarah.Dia mendorong pemerintah menyelesaikan butir-butir MoU Helsinki yang tertunda.Azis mengingatkan bahwa negara yang menepati janji akan menumbuhkan kepercayaan.Tetapi, sebaliknya, janji yang terus tertunda hanya akan meninggalkan jarak emosional antara rakyat dan kekuasaan.


(prf/ega)