Purbaya di Pusaran Komunikasi Kekuasaan

DI TENGAH meningkatnya dinamika politik terkini, perhatian publik tertuju pada sosok Purbaya Yudhi Sadewa.Gaya komunikasinya yang straightforward sejak mulai bekerja sebagai Menteri Keuangan membuatnya tampil berbeda di antara pejabat lain.Ia berbicara langsung ke pokok persoalan, tidak berputar-putar, dan tidak menutupi fakta. Dalam dunia politik yang sering diatur oleh kalkulasi citra, sikap seperti ini tergolong langka.Padahal, kejujuran dalam komunikasi politik sering kali menjadi pertaruhan. Di titik ini, Purbaya seolah berdiri di tengah dua arus: antara memilih berlaku sebagai komunikator publik yang jujur atau birokrat yang tunduk pada garis komando.Konsekuensi sebagai pejabat publik, gaya bicara yang tanpa tedeng aling-aling kerap dimaknai sebagai wujud ketegasan moral, tetapi juga bisa dipandang sebagai langkah berani penuh risiko.Sejatinya, fenomena ini memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gaya berkomunikasi. Ia mencerminkan benturan antara kejujuran dan kekuasaan, antara keterbukaan dan budaya birokrasi yang masih sarat dengan "ewuh-pakewuh".Baca juga: Mengapa Rakyat Harus Menanggung Utang Whoosh?Tak pelak, di tengah kultur “asal bapak senang” yang masih melekat di banyak lembaga, Purbaya tampil sebagai pengecualian.Sudah jadi rahasia umum, birokrasi di tataran pemerintahan di negeri ini selama ini hidup dalam ritme vertikal: presiden bicara, menteri melaksanakan, publik mendengarkan.Pola ini efisien di atas kertas, tetapi sering kali menumpulkan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat.Ironisnya, di era digital, publik tidak lagi puas menjadi pendengar. Mereka ingin tahu latar belakang kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan alasan di balik setiap kebijakan.Menilik ini, menarik membaca hasil survei Indikator Politik Indonesia (2024), sebanyak 78,6 persen responden menilai pejabat publik belum cukup komunikatif dan transparan dalam menjelaskan kebijakan.Hanya 19,8 persen yang puas dengan cara pemerintah berkomunikasi. Angka ini menunjukkan satu hal sederhana, rakyat ingin didengar dan dihargai, tidak menuntut kesempurnaan.Purbaya tampaknya cerdik membaca hal ini. Dalam berbagai kesempatan, ia berbicara menggunakan bahasa yang mudah dicerna, tanpa istilah teknis berlebihan.Ia tidak segan mengakui bahwa kebijakan pemerintah memiliki keterbatasan. Kejujuran semacam ini menghadirkan kesan otentik yang semakin penting di era keterbukaan informasi.Publik kini mampu menelusuri data, memverifikasi ucapan, dan menilai konsistensi pejabat melalui rekam digital. Dalam konteks seperti ini, kejujuran justru merupakan representasi kecerdasan politik.


(prf/ega)