Reformasi Polri Butuh Komitmen Presiden dan Kapolri

JAKARTA, - Reformasi Polri dinilai tidak akan berjalan efektif tanpa komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Hal itu disampaikan peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dominique Nicky Fahrizal, dalam peluncuran buku “Dinamika dan Tantangan Pengawasan Internal Kepolisian” secara daring, Kamis .“Reformasi Polri bergantung sepenuhnya pada kemauan politik Presiden, termasuk komitmen Kapolri. Penentu apakah perubahan hanya jargon atau benar-benar membentuk Polri yang profesional dan independen," kata Nicky dalam peluncuran buku, Kamis.Baca juga: Agar Publik Tidak “Trust Issue” ke Polisi, Ini Saran Peneliti CSISIa menilai reformasi Polri seharusnya sudah dapat dilakukan sejak 2022.Namun, hingga kini, pembaruan yang dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian belum terlihat signifikan.“Harusnya kita sudah memulai (2022). Kita lihat dari 2022-2025, jelas sekali kepolisian memang membutuhkan retouch untuk menampilkan wajah yang memberi kepercayaan tinggi bagi publik bahwa mereka adalah alat negara yang memberi rasa aman, nyaman, dan menciptakan ketertiban masyarakat," jelasnya.Baca juga: Soal Komite Reformasi Polri Bentukan Prabowo. Istana: Tinggal Diumumkan SajaLebih lanjut, Nicky menekankan pentingnya memperkuat pengawasan internal sebagai lini pertahanan pertama dalam menegakkan akuntabilitas dan mencegah impunitas di tubuh Polri.Ia pun mengusulkan pengintegrasian dua lembaga pengawasan utama, yakni Divisi Propam dan Irwasum, ke dalam satu unit tunggal agar lebih efisien dan tidak tumpang tindih.“Ketika kita ingin membuat performa kepolisian lebih baik lagi di masyarakat, maka struktur itu harus lebih ramping," ucapnya.Selain itu, reformasi pengawasan dinilai harus berjalan seiring dengan keterbukaan dan partisipasi publik.Menurut Nicky, masyarakat perlu memiliki akses terhadap proses pengawasan dan mekanisme pengaduan pelanggaran anggota Polri secara cepat dan transparan.Ia juga menegaskan, reformasi Polri tidak akan efektif tanpa reformasi politik yang lebih luas.“Tanpa perubahan di hulu kekuasaan, upaya reformasi hanya bergerak di permukaan," imbuhnya.Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali angkat bicara soal Komite Reformasi Polri yang merupakan bentukan Presiden Prabowo Subianto.Ia mengungkap, Komite Reformasi Polri tinggal diumumkan dan meminta masyarakat untuk menunggu waktunya."Tinggal diumumkan saja. Tinggal menunggu waktunya," kata Prasetyo, di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis .Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, Anggota DPR Minta Masyarakat DilibatkanPrasetyo pun enggan mengungkap lebih detail terkait Komite Reformasi Polri bentukan Prabowo itu.Ia hanya meminta publik untuk menunggu waktu pengumumannya.


(prf/ega)