Pramono Janjikan Insentif untuk Buruh, KASBI: Cuma Kompensasi Kenaikan Upah

JAKARTA, – Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menanggapi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menjanjikan insentif transportasi, layanan kesehatan, hingga layanan air PDAM murah bagi buruh di Jakarta.Sunarno menilai, fasilitas tersebut seolah hanya menjadi dijadikan balasan atas gagalnya pemenuhan tuntutan kenaikan upah yang diminta oleh buruh."Kesan yang timbul bahwa fasilitas tersebut hanya sebagai bentuk kompensasi atas perjuangan buruh dalam ketentuan kenaikan upah," kata Sunarno saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin .Baca juga: Jelang Penetapan UMP 2026, Buruh Demo di Balai Kota JakartaMenurut Sunarno, pemberian insentif ini justru menjadi gambaran ketidakmampuan pemerintah dalam menyusun sistem pengupahan yang layak."Sehingga justru ini menunjukan bentuk kegagalan pemerintah dalam konsep dan regulasi pengupahan di Indonesia yang makin kompleks karena tidak bersifat partisipatif, (tidak berdasar) kajian ilmiah, kebutuhan hidup riil, bahkan tendensius pada kepentingan politis," kata dia.Sunarno menekankan, fasilitas publik seperti transportasi dan kesehatan sejatinya adalah hak dasar warga negara, bukan hadiah khusus bagi para buruh.Pasalnya, masyarakat, termasuk buruh, telah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, yaitu membayar pajak."Fasilitas publik itu sudah semestinya wajib diberikan pemerintah kepada masyarakatnya yang mencakup fasilitas semua kebutuhan hak-hak dasar, sosial, dan penunjang. Karena masyarakat telah membayar retribusi pajak baik ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat," ucap dia.Menurut dia, penggratisan transportasi bagi buruh adalah hal yang wajar mengingat sumbangsih buruh terhadap perputaran ekonomi ibu kota.Baca juga: Pramono Ungkap Kriteria Buruh Penerima 3 Insentif Pemprov Jakarta"Transportasi publik gratis untuk buruh di wilayah DKI Jakarta mestinya memang harus gratis karena menyangkut kontribusi buruh terhadap produktivitas dalam hubungan industrial dan kontribusi pajak daerah APBD yang besar," ujar dia.Terkait layanan kesehatan, Sunarno mengingatkan bahwa buruh adalah pembayar premi aktif, bahkan ikut menopang peserta lain."Layanan kesehatan mestinya juga diberikan bagi kaum buruh di Jakarta, karena buruh sudah membayar premi melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, bahkan buruh telah berkontribusi besar dalam membantu masyarakat yang lain untuk manfaat BPJS Kesehatan bagi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)," ucap Sunarno.Sementara itu, menanggapi soal air PDAM murah, KASBI justru mendorong kebijakan yang lebih luas bagi seluruh warga Jakarta, bukan hanya buruh."Lalu soal air PDAM, mestinya bukan hanya untuk kaum buruh tapi bagi warga masyarakat DKI Jakarta setidaknya digratiskan 10.000 liter per bulan per keluarga. Lebih dari itu baru kena tarif bayar normal," tutur dia.Baca juga: Pemprov DKI Beri 3 Insentif untuk Buruh di Jakarta, Termasuk Air PAM Lebih MurahSementara itu, Sunarno mendesak agar pemerintah fokus memperbaiki struktur upah, untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Jakarta.


(prf/ega)