Jalur Lembah Anai Dibuka Terbatas, Tebing Rawan Longsor Diperkuat

JAKARTA, - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta penanganan tebing rawan longsor Jalan Nasional Padang-Bukittingi, tepatnya di Lembah Anai.Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).Hal ini dilakukan karena memungkinkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca untuk meminimalisasi risiko bencana berulang.Pemulihkan akses vital di Lembah Anai, Sumatera Barat (Sumbar), telah dilakukan setelah bencana, dan penanganan darurat banjir bandang serta tanah longsor masif.Baca juga: Pasca-bencana, Jalur Lembah Anai Dibuka Terbatas Mulai SeninLembah Anai, jalur utama yang sempat terputus, kini memasuki babak krusial. Tim teknis Kementerian PU telah menyelesaikan assessment kesiapan jalur pada Minggu, 7 Desember 2025.Hasilnya fokus pada tiga aspek yakni kondisi badan jalan, stabilitas lereng, dan kelancaran aliran air. Sejak Senin ini akan dilakukan uji coba lalu lintas terbatas untuk kendaraan roda dua pada jam-jam spesifik: 06.00-08.00 WIB (pagi) dan 16.30-18.30 WIB (sore).Kementerian PU akan mengkaji pengembangan jalur alternatif sebagai solusi permanen untuk mengurangi beban lalu lintas jalan nasional di Lembah Anai.Ini termasuk opsi kelanjutan Tol Padang–Sicincin dari Kota Padang menuju Bukittinggi melalui pembangunan flyover atau terowongan.“Ini masih usulan awal dari balai. Kajian teknis akan segera dilakukan agar ke depan akses Padang–Bukittinggi lebih aman dan andal,” tutur dia.Selain Lembah Anai, Dody juga meninjau Jembatan Malalak di Agam serta Kecamatan Batipuah sebagai lokasi terdampak bencana banjir dan longsor lainnya di Sumatera Barat (Sumbar).Baca juga: Lembah Anai Lumpuh, AHY Targetkan Konektivitas Pulih dalam 2 MingguPerhatian turut diberikan terhadap dampak bencana pada sektor pertanian dan perekonomian masyarakat. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PU memastikan bahwa seluruh penanganan dilakukan tidak hanya untuk pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.


(prf/ega)