Anak Buah Bahlil: Kami Prediksi 2028 atau Lebih Cepat Bisa Dilakukan Mandatori E10

JAKARTA, - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan program mandatori bioetanol 10 persen (E10) dapat diterapkan pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat.“Sesuai arahan, kami memprediksi bahwa pada tahun 2028 atau lebih cepat bisa dilakukan mandatori E10,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa seperti dikutip dari Antara.Menurut Eniya, penerapan mandatori bioetanol merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi impor bensin sekaligus memperkuat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.Baca juga: Mau Terapkan E10 di 2027, Bahlil Kirim Tim ke Brasil Pelajari Etanol “Program mandatori bioetanol bertujuan untuk mengurangi impor bensin yang cukup tinggi,” kata Eniya.Pada 2023, Kementerian ESDM sudah mendorong adanya uji pasar (market trial) bioetanol oleh Pertamina. Pertamina pun melakukan market trial sejak 2023 dengan mencampurkan 5 persen etanol ke beberapa SPBU.Saat ini sudah ada BBM ramah lingkungan berbasis bioetanol 5 persen yang sudah dijual di 146 SPBU, seperti di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta."Pentahapan mandatori untuk etanol ini nantinya akan menjadi turunan dari Peraturan Menteri ESDM 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati menjadi keputusan menteri," jelas Eniya.Masih Ada Sejumlah TantanganMeski demikian, Eniya mengakui terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mendorong implementasi bioetanol secara penuh. Tantangan tersebut mulai dari ketersediaan bahan baku dan adanya keterbatasan insentif. Kemudian tantangan dalam fluktuasi harga dari minyak nabati juga sangat berpengaruh, isu lingkungan dan deforestasi juga menjadi satu hal yang harus dicermati.Lalu infrastruktur produksi dan distribusi, keterbatasan dari fasilitas di terminal bahan bakar minyak (TBBM) juga perlu dipertimbangkan, moda angkutnya yang memenuhi persyaratan termasuk fasilitas pendukung kapal jika pada suatu saat nanti ada pabrik bahan bakar nabati, lalu dari situ harus dikirimkan ke seluruh Indonesia.Di samping itu tantangan teknologi yang mana diperlukan adanya kesiapan teknologi yang dapat memproses secara efisien, dan sekaligus untuk menurunkan biaya produksi.Hal ini dikarenakan dari bahan baku yang ada, jika terjadi kompetisi dengan bahan pangan, bahan baku pupuk dan lain sebagainya, maka ini membuat tentunya industri bahan bakar nabati akan sulit berkembang. Pasar global juga menjadi satu atensi, karena adanya kriteria keberlanjutan (sustainability criteria) dan sebagainya."Dari sini kami memberikan satu gambaran, bahwa dalam pelaksanaannya nanti tentunya perlu mempertimbangkan berbagai hal untuk pelaksanaan dari tantangan dan sinergi dari pelaksanaan program bahan bakar nabati ini," ujar Eniya.Baca juga: Menko Zulhas: Tahun Depan Bensin Harus Dicampur Etanol 10 Persen


(prf/ega)