Saat Negara Terlambat Hadir Saat Bencana: Membaca Penjarahan di Sumatera

BENCANA banjir dan longsor yang melanda Sumatera dalam beberapa hari terakhir, membuka luka yang lebih dalam ketimbang kerusakan fisik yang tampak di permukaan.Bencana ini memutus akses jalan, menghanyutkan jembatan, melumpuhkan listrik, dan mengisolasi ribuan warga.Dalam kekacauan itu, rekaman warga mengambil barang dari gudang Bulog dan minimarket menyebar cepat, mengundang reaksi keras dan penilaian moral instan.Namun, sebelum menyimpulkan, kita perlu memahami konteks yang membentuk perilaku tersebut.Pengalaman kebencanaan Indonesia menunjukkan bahwa penjarahan sering kali bukan tanda kerusakan moral masyarakat, melainkan gejala dari sistem tanggap darurat yang tidak bekerja.Pembelajaran Gempa Lombok 2018 memberi gambaran penting: ketika logistik belum tiba dan warga kekurangan makanan, sebagian terpaksa “mengambil (baca: menjarah)” dari warung sekitar, bahkan banyak yang kemudian meminta izin kepada pemiliknya.Baca juga: Banjir Bandang dan Lubang Kebijakan Sektor TambangPerilaku ini bukan lahir dari niat kriminal, tetapi dari kebutuhan bertahan hidup dalam ruang kosong yang ditinggalkan negara.Situasi di Sumatera hari ini memiliki pola serupa. Banyak wilayah terjebak tanpa akses darat selama lebih dari 48 jam.Jalur utama putus, distribusi bantuan tersendat, dan komunikasi publik berjalan lambat. Ketika pasokan pangan tidak masuk, warga kehilangan satu-satunya jaring pengaman yang mereka miliki.Penjarahan pun muncul bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai reaksi terhadap absennya pasokan dasar yang seharusnya dijamin negara.Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan bahwa norma sosial masyarakat tidak serta-merta runtuh.Warga umumnya mengambil bahan pangan, bukan barang non-esensial. Tidak ada laporan kekerasan atau pembakaran toko.Seperti pada kasus Lombok, publik tetap menjaga batas etik, meski berada dalam situasi ekstrem. Ini menandakan struktur moral masyarakat tetap bekerja; yang gagal justru struktur layanan publik.Akar masalahnya terletak pada rapuhnya sistem logistik darurat. Laporan BNPB terkait Lombok pernah menekankan bahwa pendataan lambat, jalur distribusi tidak merata, kapasitas BPBD terbatas, dan koordinasi antarinstansi tidak solid.Dok. Instagram Sekretariat Kabinet Prajurit TNI mengeluarkan bantuan dari helikopter yang terbang dari Jakarta menuju titik bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Bencana Sumatera memperlihatkan kembali titik lemah yang sama. Negara belum memiliki mekanisme distribusi alternatif yang mampu beroperasi ketika akses darat lumpuh.


(prf/ega)